Fadli Zon desak Jokowi copot Menkumham Yasonna Laoly

Merdeka.com - Rapat Koalisi Merah Putih di rumah Ketua Umum PPP Djan Faridz malam ini membahas keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Agung Laksono. Mereka menilai keputusan tersebut salah satu bentuk 'abuse of power'.

Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap atas hal tersebut.

"Saya kira presiden perlu memberikan statemen apakah keputusan Menkumham adalah keputusan yang diketahui pemerintah. Apakah presiden seorang presiden atau suruhan partai. Jelas ini mengkhianati kita," ujar Fadli Zon usai rapat KMP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/3).

Fadli mengatakan jika keputusan Yasonna tersebut betul-betul bertentangan dengan pemerintahan, seharusnya Presiden Jokowi memberikan sanksi yang tegas. Bahkan, kata Fadli, bisa dengan pencopotan Yasonna sebagai Menkumham.

"Dia tahu apa yang terjadai tetap menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik. Kalau memang itu tidak sejalan dengan Presiden harus copot Laoly," ujarnya.

Fadli mengamini dengan adanya keputusan itu pemerintahan menjadi terganggu. Jika kondisi ini terus demikian, maka stabilitas ekonomi pun juga terganggu.

"DPR tidak akan terganggu. Tapi kinerja pemerintah terganggu. Benahi saja masalah ekonomi yang sudah makin larut ini. Sebentar lagi saya kira kita akan ada gerakan massal. Oleh karena itu politik harus distabilkan," ujar Fadli.

Idrus Marham menambahkan keputusan Menkumham Yasonna terkait kisruh Golkar tidak membuat pencerahan di kedua kubu. Justru keputusannya itu, kata Idrus, semakin memperburuk kondisi Golkar.

"Keputusan yang diambil tidak memberikan pencerahan. Kalau seperti ini langkah yang diambil menkum ham bukan menyelesaikan masalah tapi membuat masalah baru. Ini yang jadi persoalan. Kalau ini yang di cederai," ujarnya.

Malam ini Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar rapat di kediaman Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz. Dalam pertemuan itu, hadir seluruh petinggi parpol termasuk Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical).