Gubernur Ganjar pertanyakan penjelasan Menkeu soal penundaan DAU

Merdeka.com - Keputusan Kementerian Keuangan menunda kucuran Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 336,7 miliar. Kondisi ini membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kebingungan. Pihaknya mengaku telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulayani atas masalah ini.

"Bukan nota keberatan, kami hanya ingin mendapatkan penjelasan. Sebenarnya apa yang keliru dari kita? Kalau basisnya adalah, kita dulu menjadi tertuduh adanya pengendapan anggaran, itu sudah saya jelaskan kepada Bu Sri Mulyani," ucap Ganjar usai mengisi agenda di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kamis (1/9).

Ganjar mengatakan, penjelasan yang diberikan kepada Menteri Keuangan tersebut bukanlah pengendapan. Tetapi, hanya kas umum yang keluar masuk seperti biasa. "Jadi ada kontraktor yang belum mengambil bayarannya dan juga ada pendapatan pajak yang masuk terus menerus, jadi tidak ada (pengendapan)," ucap Ganjar.

Artikel terkait Ganjar Pranowo juga bisa dibaca di Liputan6.com

Saat ini, Ganjar mengakui masih menghitung kembali terkait penundaan DAU tersebut. Dia mengaku pemotongan DAU di tengah jalan tahun anggaran bisa berdampak pada beberapa sektor. Karena itu, Ganjar meminta kebijakan itu dilaksanakan tahun depan.

"Kalau DAU itu nanti untuk yang gaji, terus yang bayar gaji siapa? Katanya itu juga dipertimbangkan, Jawa Tengah itu kapasitas besarnya cukup oke. Tapi kalau tahun depan menurut saya lebih bijaksana. Ini yang kemudian coba kita dorong," jelasnya.

Namun, jika masih tetap memotong di tengah anggaran, September-Desember, pihaknya akan melakukan perubahan di tengah jalan. Lebih jauh, Ganjar berharap pemerintah bisa memanggil kepala daerah terlebih dahulu sebelum dilakukan pemangkasan. Ini perlu dilakukan guna mengantisipasi penghematan yang akan dilaksanakan.

"Kita tahunya sudah terjadi (penundaan DAU). Ketika kami mendapat surat cinta itu, maka agar tidak terjadi ramai-ramai, kami bertanya baik-baik. Saya mungkin satu-satunya gubernur yang memberikan jawaban atas statement yang disampaikan oleh jakarta yang mengatakan bahwa 10

provinsi mengendonkan duitnya," papar Ganjar.

Ganjar sebenarnya tidak merasa keberatan bila dikoreksi pemerintah pusat terkait anggaran. "Makanya kemudian kalau ada yang keliru, kami senang jika kemudian kami ditegur dan dikoreksi. Tapi kalau sudah seperti itu, kayanya belum dapat penjelasan," ucapnya.

Diakuinya, sebelum ada penundaan DAU tersebut, pihaknya sudah melakukan evaluasi dengan mengendalikan 25 persen anggaran yang ada agar tidak dibelanjakan dulu. Pengendalian tersebut, jelasnya, diawali dengan memperbaiki dari yang tidak penting seperti perjalanan dinas,

rapat hingga perjalanan ke luar negeri.

"Untuk infrastruktur, hingga saat ini masih bisa jalan. Tetapi ada infrastruktur, umpama pemeliharaan gedung. Sudahlah gedung masih bagus, kalau cuma lepas-lepas atau bolong-bolong sedikit ngga usah. yang gitu-gitu nggak usah, ngecat-ngecat nggak usah," ucapnya.

Hasil dari langkah tersebut, ucap Ganjar, hingga triwulan kedua terpotong hingga 11,1 persen untuk realisasinya. Ganjar juga mengakui, saat ini tidak memiliki anggaran yang tidak begitu baik. Diakuinya, target pendapatan Jawa Tengah kurang dari Rp 1,1 triliun, lantaran pendapatan yang paling tinggi hanya berasal dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

"Sekarang kan, orang membeli mobil premium sedikit, lebih banyak membelinya mobil LCGC dan itu pajaknya rendah sekali, kita nggak bisa capai. Memang, pajak kendaraan bermotor kita tercapai, tapi BBN-nya nggak ada," ujarnya. (mdk/ang)