Hadi Poernomo minta putusan Hakim Sarpin menangkan BG jadi acuan

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Dalam sidang praperadilan kedua, eks dirjen pajak Hadi Poernomo menjabarkan praperadilan Komjen Budi Gunawan yang dikabulkan oleh Hakim Sarpin. Dia pun meminta kepada hakim persidangan yaitu Haswandi mengikuti langkah Sarpin.

"Putusan praperadilan tersebut dapat dijadikan contoh dan dapat dijadikan rujukan atau acuan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara praperadilan atas tindakan penyidik atau penuntut umum yang tidak disebutkan secara tefas dalam ketentuan pasal 77 KUHP dapat dilakukan oleh hakim," kata Hadi saat membacakan permohonannya di ruang sidang utama PN Jaksel, Senin (18/5).

Bagi Hadi, putusan hakim diperlukan untuk kemudian melakukan koreksi atas tindakan yang salah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan penyidik atau JPU. "Sebab apabila kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenangan yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia dan mengusik rasa keadilan," jelasnya.

Orang lain juga bertanya?

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait keberatan pajak. Kasus ini terjadi saat Hadi Poernomo menjadi Dirjen Pajak tahun 2002-2004 silam. KPK meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

"Tersangka HP melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan atas wajib pajak atas SKPN (Surat Keterangan Pajak Nihil) BCA ," kata Ketua KPK Abraham Samad , Senin (21/4) tahun lalu.

Awal mula kasus ini terjadi 17 Juli 2003, Bank Central Asia ( BCA ) mengajukan keberatan pajak Rp 5,7 triliun kepada Direktur PPH. Keberatan itu ditolak oleh Direktur PPH. Di sinilah diduga Hadi memainkan peran. Keputusan itu diubahnya.

"Meminta mengubah kesimpulan dari hasil telaah keberatan, yang tadi menyatakan menolak diubah menjadi menerima nota keberatan dari BCA . Di situlah peran saudara HP," kata Abraham Samad .

Hadi dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (mdk/eko)