Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hakim ke Johnny G Plate: Jangan Anggap Pengadilan Alat Politik

Hakim ke Johnny G Plate: Jangan Anggap Pengadilan Alat Politik Sidang lanjutan Johnny G Plate. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Ketua Majelis hakim Fahzal Hendri, yang memimpin sidang mantan Menkominfo, Johnny G Plate, menegaskan dalam persidangan kasus korupsi proyek BTS 4G tidak dipengaruhi muatan politik.

Hal tersebut disampaikan hakim Fahzal usai mendengarkan nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Johnny G Plate.

"Perlu saya sampaikan kepada saudara, di awal uraian eksepsi atau keberatan ini ada disinggung seolah-olah saudara itu dicari-cari kesalahannya seperti itu," katanya, dalam persidangan, Selasa, (4/7).

Hakim Fahzal memastikan, jika persidangan kasus korupsi proyek BTS 4G sama sekali tidak ada tendensi politik.

"Kami bebas dari masalah politik. Jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik, tidak. Kami lembaga yudikatif terbebas dari semuanya," tegas Hakim Fahzal.

Ketua hakim juga menegaskan jika, dalam dakwaan Johnny bersalah dan terbukti melakukan korupsi maka akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tapi kalau dari bukti-bukti yang ada tidak mencukupi sehingga saudara tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, demi hukum saudara harus kami bebaskan," katanya.

Jadi, dia meminta kepada Johnny dan kuasanya hukumnya untuk tidak terpengaruh dengan berita-berita yang beredar luar di masyarakat.

"Jangan terpengaruh dengan apa-apa, berita di luar ya. Jadi penuntut umum mendakwa saudara, tentu cukup bukti. Atau bagaimana pembuktiannya nanti."

Dalam nota pembelaan, Johnny Plate membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terkait memperkaya diri sendiri senilai Rp 17,8 miliar dan menerima berbagai fasilitas untuk memuluskan proyek BTS 4G. (mdk/syf)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Putusan MK soal Syarat Jaksa Agung, ST Burhanuddin: Bukan Aku yang Ngajuin
Putusan MK soal Syarat Jaksa Agung, ST Burhanuddin: Bukan Aku yang Ngajuin

Amar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.

Baca Selengkapnya
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer

Pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.

Baca Selengkapnya
PDIP: Tidak Masuk Akal Putusan MK Dikoreksi Lembaga Lain
PDIP: Tidak Masuk Akal Putusan MK Dikoreksi Lembaga Lain

Chico menegaskan, posisi dari Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengoreksi dari undang-undang yang dihasilkan DPR.

Baca Selengkapnya
KPK Soroti Keputusan Hakim Bebaskan Gazalba Saleh: Tampak Ada Inkonsistensi
KPK Soroti Keputusan Hakim Bebaskan Gazalba Saleh: Tampak Ada Inkonsistensi

Tidak ada alasan bagi hakim untuk mengamini eksepsi Gazalba hanya dengan alasan administratif dari Jaksa KPK

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas! Sekjen PDIP Hasto Jawab Ganjar Dilaporkan ke KPK,
VIDEO: Tegas! Sekjen PDIP Hasto Jawab Ganjar Dilaporkan ke KPK, "Hukum Buat Alat Politik"

Hasto dengan santai mengatakan sudah biasa hukum dipergunakan bukan bertujuan sebagai keadilan

Baca Selengkapnya
Pesan Jaksa Agung ke Anak Buah: Jaga Netralitas dan Tak Coreng Marwah Kejaksaan dengan Memihak Paslon di Pemilu
Pesan Jaksa Agung ke Anak Buah: Jaga Netralitas dan Tak Coreng Marwah Kejaksaan dengan Memihak Paslon di Pemilu

Hal itu dikatakan Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Wanti-Wanti Jaksa Tunda Periksa Capres hingga Caleg Terkait Laporan Korupsi Selama Pemilu 2024
Jaksa Agung Wanti-Wanti Jaksa Tunda Periksa Capres hingga Caleg Terkait Laporan Korupsi Selama Pemilu 2024

Pemeriksaan itu ditunda untuk mencegah black campaign dilakukan lawan politik.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Yakin Kejagung Kuat Iman, Tak Jadi Alat Politik di Pemilu 2024
Anggota DPR Yakin Kejagung Kuat Iman, Tak Jadi Alat Politik di Pemilu 2024

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, Kejaksaan tidak boleh menjadi alat politik dan harus independen serta profesional

Baca Selengkapnya
Gazalba Saleh Dinyatakan Bebas, KPK Lakukan Banding
Gazalba Saleh Dinyatakan Bebas, KPK Lakukan Banding

Ghufron mengaku heran atas keputusan hakim yang hanya mempermasalahkan administrasi jaksa, sehingga membebaskan hakim nonaktif MA itu.

Baca Selengkapnya