Harga Barang Naik, KSP Ajak Saatnya Kurangi Konsumsi Produk Impor

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan harga barang-barang terindikasi alami kenaikan karena ketidakpastian ekonomi global. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono menyebut, peringatan itu harus dijadikan momentum untuk mulai menguatkan produksi dalam negeri dan mengurangi konsumsi barang-barang impor.

"Apa yang disampaikan bapak Presiden mengandung satu pesan kunci, yakni kita harus berani berubah dan berani mengubah," tegas Edy Priyono, di Jakarta, Minggu (6/3).

Menurut Edy, ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi Covid-19 berkepanjangan ditambah munculnya konflik Rusia-Ukraina, berimplikasi pada produksi dan konsumsi.

Di sisi konsumsi, ungkap Edy, masih ada ketergantungan terhadap barang-barang impor, seperti LPG, kedelai, dan gandum, yang menyebabkan terjadinya lonjakan harga. Dalam jangka pendek, pemerintah tidak punya banyak pilihan yakni tetap mempertahankan harga agar tidak naik dan stabil dengan memberikan subsidi.

Ia mencontohkan LPG subsidi 3 kilogram yang porsi konsumsinya mencapai 93 persen. Meskipun tren harga kontrak Aramco (CPA) mengalami kenaikan sebesar 21 persen dari rata-rata CPA akibat konflik Rusia-Ukraina, namun pemerintah tidak menaikkan harga LPG subsidi dan tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp 11 ribu per kilogram sehingga masyarakat dapat membeli LPG subsidi 3 kilogram dengan harga yang terjangkau," terang Edy.

"Kalau kondisi ini berlangsung lama tentu akan memberatkan keuangan negara. Karena itu, solusi jangka panjangnya kita harus mendorong produksi dalam negeri agar ketergantungan pada barang impor bisa dikurangi. Salah satunya dengan mendorong penggunaan DME yang bahan bakunya batubara," jelasnya.

Edy juga menghimbau agar masyarakat ikut andil dalam pengurangan konsumsi barang-barang kebutuhan impor. Seperti gandum yang mernjadi bahan baku roti dan mie. Ia menilai, sudah saatnya masyarakat bergeser ke produk karbohidrat lain, yang merupakan produk dalam negeri.

"Singkong, ubi, porang, itukan penghasil karbohidrat yang bisa kita hasilkan sendiri. Tentu tidak mudah mengubah pola konsumsi. Tapi kita mesti mengarah ke sana," ajak Edy.

Seperti diketahui, beberapa pekan terakhir sejumlah harga bahan pokok meningkat. Kenaikan dipicu oleh beberapa faktor seperti antisipasi tingginya permintaan, dan konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan harga komoditas global meningkat. Beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga diantaranya, LPG non Subsidi, BBM non subsidi, kedelai, dan daging sapi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar lebih hati-hati dalam mencermati situasi saat ini. Terlebih dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan tren harga minyak dunia mengalami kenaikan.

"Dulu sebelum perang harganya naik karena kelangkaan, ditambah perang harganya naik lagi," kata Jokowi saat memberikan sambutan pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri yang digelar hybrid, Selasa (1/3).

Jokowi membeberkan, saat ini harga minyak dunia sudah di atas USD 100 per barel. Sebelumnya hanya USD 50-60 per barel. Terlebih harga BBM hingga LPG.

"Semua negara yang namanya harga BBM naik semua, LPG naik semuanya, hati-hati dengan ini, hati-hati dengan ini, kenaikan kenaikan kenaikan, karena semuanya naik, yang terjadi yang kelima," ungkapnya.

Dengan adanya kenaikan itu, Jokowi minta agar seluruh pihak berhati-hati. Sebab akan berdampak pada seluruh sektor, salah satunya harga produsen pabrik yang bisa naik karena harga bakunya akan melonjak pesat.

"Kenaikan harga produsen, pabrik mau produksi sesuatu dia beli bahan baku harganya naik, dia mau beli bahan baku harga naik, beli bbm harganya naik, artinya apa? ongkos produksi naik, terus harga di pabriknya menjadi jauh lebih tinggi, terus dikirim ke pasar berarti harga konsumennya juga nanti akan naik, ini efek berantainya seperti ini," ungkapnya.

Bekerja Mikro dan Makro

Jokowi mengungkapkan ketidakpastian itu perlu diketahui publik. Sebab, tantangan tersebut tidak mudah dilalui. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mendorong saat ini tidak bisa bekerja makro, tetapi harus bekerja sama bekerja mikro dan makro.

"Makronya tahu, mikronya juga harus dikerjakan di lapangan. Oleh sebab itu kita sekarang pada posisi seperti ini harus mentransformasi ekonomi kita, jangan sampai tumpuan kita pertumbuhan kita 56-58 persen bertumpu pada konsumsi, hati-hati," bebernya.

"56-58 persen bertumpu pada yang namanya konsumsi. Kita akan mengubah dari konsumsi menjadi produksi. Yang tumpuannya konsumsi menjadi produksi, artinya lagi apa? Kita harus melakukan hilirisasi industri, kita harus melakukan yang namanya industrialisasi," tambahnya.