Harga BBM Subsidi Naik, Pemerintah Diminta Jamin Daya Beli Masyarakat
Merdeka.com - Pengamat isu strategis nasional dan isu politik internasional Prof. Imron Cotan berpandangan, bantalan sosial memiliki makna strategis untuk menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Penyesuaian harga BBM bersubsidi bukan hal yang baru karena pemerintah terdahulu juga melakukannya," kata Imron Cotan, dikutip dari Antara, Minggu (4/9).
Menurut dia, yang penting adalah Pemerintah memastikan bahwa daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh.
-
Apa tujuan dari program pengalihan subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Siapa yang mendorong implementasi peningkatan kualitas BBM? Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mendorong implementasi peningkatan kualitas BBM, seraya membatasi penyaluran BBM subsidi dengan kandungan sulfur tinggi seperti Solar dan Pertalite.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga BBM? Dia menambahkan komposisi terbesar dalam menentukan harga BBM adalah harga ICP karena merupakan bahan baku. Jadi kalau harga ICP lebih tinggi dibandingkan nilai tukar maka harga ICP yang dominan menentukan harga BBM tersebut. 'Kalau keduanya bergerak naik (nilai tukar dan ICP), maka mempercepat penyesuaian harga BBM,' kata Tauhid.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Mengapa Pertamina turunkan harga BBM? 'Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,' ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
-
Kenapa Pertamina turunkan harga BBM? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
Pemerintah meluncurkan bantalan sosial ini bertujuan untuk memastikan daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh oleh penyesuaian harga BBM. Dengan demikian, program tersebut memiliki makna strategis untuk menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.
Dia menyebutkan, bantalan sosial terdiri atas bantuan tunai langsung bertahap kepada masyarakat prasejahtera sebesar Rp600 ribu per keluarga, subsidi upah sebesar Rp600 ribu per pekerja per bulan kepada pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.
Ada pula subsidi transportasi, termasuk ojek, yang dananya sebesar 2 persen dari dana transfer umum.
Sementara itu, mantan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Prof. Bambang Brojonegoro mengatakan, pemberian subsidi BBM tidak menjadi persoalan sepanjang ada keseimbangan dengan program bantuan sosial tepat sasaran sehingga daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh.
"Agar penyesuaian harga BBM bersubsidi tidak melemahkan daya beli masyarakat bawah, Pemerintah perlu mencegah inflasi harga bahan-bahan pokok, seperti daging, telur, cabai, atau beras," ujar Bambang.
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Mukhaer Pakkanna mengatakan, negara-negara lain biasa memberikan subsidi.
Namun, akibat tekanan berat terhadap APBN saat ini, sebagai dampak dari krisis energi global, penyesuaian harga BBM bersubsidi memang tidak terelakkan sepanjang meningkatkan produktivitas.
Jika Pemerintah tetap merealisasikan penyesuaian harga BBM bersubsidi, menurut dia, harus menyadari bahwa ada golongan masyarakat bawah yang terdampak yang memerlukan perlindungan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto mengatakan, penyesuaian harga BBM merupakan langkah tepat untuk melindungi rakyat dan perekonomian nasional dari guncangan global karena disrupsi rantai pasok akibat krisis geopolitik.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaArifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pemerintah akan menghitung secara cermat sebelum memutuskan kebijakan harga BBM.
Baca SelengkapnyaSeharusnya alokasi subsidi BBM ditujukan pada sektor konsumen, bukan untuk produknya.
Baca SelengkapnyaKebutuhan akan dolar cukup tinggi untuk impor dan sebagainya.
Baca SelengkapnyaSejak Maret 2024, BUMN tersebut mempertahankan harga, meski minyak dunia saat itu melonjak pesat.
Baca SelengkapnyaEddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana menambah anggaran subsidi BBM pasca konflik Iran dan Israel membuat harga minyak dunia naik.
Baca SelengkapnyaTujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.
Baca SelengkapnyaUsulan ini mengamini pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengingatkan agar pemerintah berhati-hati menangani kelangkaan beras.
Baca SelengkapnyaKenaikan harga minyak dunia saat ini akan berpengaruh kepada harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di Tanah Air.
Baca Selengkapnya