ICW harap Setya Novanto dapat hidayah ungkap pihak yang terlibat korupsi e-KTP
Merdeka.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho berharap Setya Novanto mendapat hidayah sehingga bersedia mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Mengingat pada sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Rabu (13/12), Setya Novanto irit bicara.
"Kita berharap pak Setnov dapat hidayah agar dia mau mengungkap siapa yang terlibat biar enggak pak Setnov sendiri," ucap Emerson dalam talkshow akhir pekan dengan topik 'Setnov Effect' di Warung Daun cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12).
Emerson juga meminta, sejumlah pihak jangan membuat wacana tanpa bukti kuat soal kasus e-KTP. Misalnya politikus Partai Golkar yang menuding ada pihak-pihak yang diduga kuat menerima aliran dana e-KTP.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
Jika memang punya bukti dan data lengkap, Emerson menyarankan agar mereka menyampaikan langsung kepada KPK.
"Kalau Golkar punya keyakinan ada kubu sebelah terima suap, datangi saja KPK. Misalnya KPK saya punya bukti yang cukup kuat tentang keterlibatan S, dengan saksi J, kalau punya bukti ya datangi saja KPK daripada berwacana," ucapnya.
Terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Feri Juliantono mengatakan, bola kasus korupsi e-KTP berada di tangan Setya Novanto. Setya Novanto dinilai tahu betul siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.
"Sekarang posisinya tinggal ada di pak Setnov. Bolanya ada di pak Setnov," kata Feri.
Feri menuturkan, jika ingin menerangkan kasus tersebut maka Setya Novanto harus berani mengungkap nama-nama yang terlibat di persidangan. Dengan begitu, informasi itu bisa dijadikan acuan baru bagi KPK untuk mencari titik terang.
"Kita mengharapkan pak Novanto berani," ujarnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya hari ini
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaKPK tak mempermasalahkan pelaporan ke Dewas tersebut, karena laporan tersebut adalah hak dan bentuk dari pengawasan masyarakat.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya