Jokowi Disebut Bantu Jaga Hasto, Ketua KPK: Kami Fokus pada Perkara
Menurut Setyo, belum ada informasi jelas yang menyebut Jokowi ikut melindungi Hasto setelah ditetapkan menjadi tersangka dua perkara sekaligus.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menanggapi soal Presiden ke-7 Joko Widodo yang menyebut membantu melindungi Sekjen PDIP di kasus korupsi Pergantian Antarwaktu (PAW) dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Setyo mengatakan, penyidik akan fokus terhadap perkara Hasto terlebih dahulu.
"Selama kemudian itu sifatnya keterangan yang katanya sana, katanya situ, saya yakin penyidik tidak akan fokus kepada itu, tapi fokus kepada perkara," kata Setyo kepada wartawan di KPK, Selasa (14/1).
Menurut Setyo, belum ada informasi jelas yang menyebut Jokowi ikut melindungi Hasto setelah ditetapkan menjadi tersangka dua perkara sekaligus. Sehingga belum ada kepentingan bagi penyidik untuk menelusuri hal tersebut.
"Ya kalau pemeriksaan dilakukan pastinya karena ada kepentingan dan kesaksian-kesaksian itu relevan dengan perkara yang ditangani," Setyo menandaskan.
Effendi Simbolon Sebut Jokowi Lindungi Hasto
Mantan politikus PDIP Effendi Simbolon mengkritik partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut yang menyerang Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), usai KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka di kasus Harun Masiku.
"Ya artinya beliau secara political Will justru memberikan perhatian lah, tidak pernah ada yang seperti yang dituduhkan begitu. Saya sampaikan juga ke Mas Hasto begitu, 'Mas setahu saya Pak Jokowi itu yang ikut menjaga Anda loh', 'ooh enggak ini'," kata Effendi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/1).
Effendi tidak menjelaskan rinci terkait penjagaan yang dimaksud. Dia menilai seharusnya Megawati mundur dari jabatannya sebagai Ketum PDIP.
Hal ini dianggapnya merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pucuk pimpinan partai terhadap peristiwa yang menimpa anak buah.
"Ini enggak hanya sebatas seorang Hasto, saya kira ini harus pertanggungjawabannya dari Ketua Umumnya dong. Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab, ya meletakkan jabatan kan ksatria juga, dan akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia," bebernya.
