Ini jawaban Khofifah dituduh bagi rokok ke Suku Anak Dalam di Jambi
Merdeka.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa membagi-bagikan rokok pada Suku Anak Dalam. Pembagian rokok yang dilakukan saat kunjungan ke Jambi beberapa waktu lalu tersebut dicurigai oleh Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA). SAPTA menilai hal yang dilakukan Khofifah bermuatan pesan dari sponsor di belakang politikus PKB tersebut.
Terkait tudingan tersebut, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menilai, seharusnya pihak yang menudingnya tersebut seharusnya ikut bersamanya guna memahami kondisi yang sebenarnya terjadi, utamanya terkait kearifan lokal di daerah tersebut.
"Kalau dokumentasinya ada kasih lah bahwa saya bagi ke anak. Share saja ke saya deh. Saya pikir turun ke sana gitu kalau anak itu umur berapa dia punya bukti apa. Lebih baik turun kesana supaya tahu kearifan lokal," ujar Khofifah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/3).
-
Siapa yang harus tahu bahaya rokok? Orang tua memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak.
-
Siapa yang bisa bantu berhenti merokok? Siapkan dukungan dengan mendiskusikan metode berhenti merokok bersama dokter Anda, seperti kelas berhenti merokok, konseling, atau obat-obatan yang membantu mengurangi keinginan merokok.
-
Bagaimana cara mencegah paparan asap rokok pada anak? Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat lingkungan bebas dari asap rokok. Larang merokok di dalam rumah atau mobil, dan hindari juga mengizinkan anak menghirup asap rokok pasif.
-
Kenapa Kemendag perlu berkoordinasi dengan pelaku industri tembakau? Lebih lanjut Mendag menjelaskan, Kemendag juga akan berkoordinasi dengan pelaku industri tembakau agar industri tembakau melakukan program kemitraan dengan petani.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Kenapa Kapolda Jateng mengimbau masyarakat Sukolilo untuk patuh hukum? 'Hukum itu mengatur tatanan hubungan kita bersama, Indonesia adalah Negara hukum dan hukum adalah panglima tertinggi yang menjaga ketertiban di wilayah kita,' kata Luthfi dalam keteranganya, dikutip Jumat (21/6).'Tidak boleh seseorang dihukum tanpa melalui proses (Peradilan Pidana), Sehingga siapapun di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Pati, dalam bermasyarakat kita tidak boleh menciptakan hukum sendiri,' tambah dia.
Khofifah meminta semua pihak yang menuduhnya untuk lebih banyak mempelajari adat istiadat setempat di mana Suku Anak Dalam paling suka diberi rokok. Dengan demikian, pihak-pihak tersebut lebih bisa melihat suatu masalah secara obyektif.
"Turun kesana saya sih lebih banyak mengajak anda turun kesana pahami adat istiadat mereka kenali bagaimana cara bersapa dengan mereka, jangan memotret atas nama multikultur lho yaa. Kultur lokal dipotret dengan kacamata Jakarta itu pasti tidak arif. Jadi jangan memotret kultur lokal dengan kacamata Jakarta. Bagus kalau anda turun ke sana bawa pendamping lakukan assessment," papar Khofifah.
Apabila pihak-pihak tersebut sudah mempelajari kearifan lokal, lanjut Khofifah, dirinya yakin tidak akan ada tudingan seperti itu terhadap aksinya tersebut.
"Jadi saya minta turun selami adat istiadat mereka baru memberikan statement jangan motret tradisi lokal dengan kacamata Jakarta sangat tidak wise. Tanya kepada pendamping-pendamping yang sudah melakukan pendampingan di orang dalam selama bertahun-tahun, tanya kepada mereka," ujarnya.
Khofifah pun membantah dalam kunjungan kerja itu ada sponsor salah satu perusahaan rokok. "Tolong diperiksa seujung-ujung semut ya kalau ada, saya tertarik untuk menginvestigasi orang yang menuduh itu. Cari kalau ga ada di lubang tikus atau di lubang semut adakah sponsor yang mengikuti kunjungan saya apalagi mendanai apalagi membiayai dan seterusnya. Saya ingin objektif sajalah, mari kita bangun dengan pemikiran objektif, ya gak imajiner," tegasnya. (mdk/siw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pjs. Bupati Bandung, Dikky Achmad Sidik mengatakan, pemanfaatan DBH CHT harus dilaksanakan sesuai perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaPihaknya mengirim surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang di dalamnya menekankan pentingnya IHT sebagai salah satu pilar ekonomi.
Baca SelengkapnyaAdhy berharap agar pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan bagi industri hasil tembakau dapat mempertimbangkan situasi industri.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan, Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan petani tembakau di Kudus
Baca SelengkapnyaAnggota DPR meminta Kemenkes sebagai leading sector penyusunan RPP Kesehatan untuk lebih melibatkan petani, pekerja.
Baca SelengkapnyaTagar All Eyes On Papua viral sebagai bentuk protes penolakan pembangunan perkebunan sawit di Boven Digoel.
Baca SelengkapnyaSalah satu yang dikhawatirkan yakni kenaikan cukai 2025
Baca SelengkapnyaChandra mengatakan, pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan regulator seharusnya memiliki tanggungjawab dalam melestarikan keberadaaan tembakau.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Jawa percaya tembakau sudah hadir jauh masa sebelum kedatangan Penjajah Portugis.
Baca SelengkapnyaAturan ini telah luput dalam mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan cukai yang menyertai produk tembakau dan rokok elektronik.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini dinilai tidak hanya berdampak pada industri hasil tembakau.
Baca SelengkapnyaUsai menuai polemik, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku akan mengkaji ulang aturan tersebut.
Baca Selengkapnya