Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini jawaban Khofifah dituduh bagi rokok ke Suku Anak Dalam di Jambi

Ini jawaban Khofifah dituduh bagi rokok ke Suku Anak Dalam di Jambi Mensos Khofifah Indar Parawansa. ©handout/Humas Kementerian Sosial

Merdeka.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa membagi-bagikan rokok pada Suku Anak Dalam. Pembagian rokok yang dilakukan saat kunjungan ke Jambi beberapa waktu lalu tersebut dicurigai oleh Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA). SAPTA menilai hal yang dilakukan Khofifah bermuatan pesan dari sponsor di belakang politikus PKB tersebut.

Terkait tudingan tersebut, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menilai, seharusnya pihak yang menudingnya tersebut seharusnya ikut bersamanya guna memahami kondisi yang sebenarnya terjadi, utamanya terkait kearifan lokal di daerah tersebut.

"Kalau dokumentasinya ada kasih lah bahwa saya bagi ke anak. Share saja ke saya deh. Saya pikir turun ke sana gitu kalau anak itu umur berapa dia punya bukti apa. Lebih baik turun kesana supaya tahu kearifan lokal," ujar Khofifah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/3).

Khofifah meminta semua pihak yang menuduhnya untuk lebih banyak mempelajari adat istiadat setempat di mana Suku Anak Dalam paling suka diberi rokok. Dengan demikian, pihak-pihak tersebut lebih bisa melihat suatu masalah secara obyektif.

"Turun kesana saya sih lebih banyak mengajak anda turun kesana pahami adat istiadat mereka kenali bagaimana cara bersapa dengan mereka, jangan memotret atas nama multikultur lho yaa. Kultur lokal dipotret dengan kacamata Jakarta itu pasti tidak arif. Jadi jangan memotret kultur lokal dengan kacamata Jakarta. Bagus kalau anda turun ke sana bawa pendamping lakukan assessment," papar Khofifah.

Apabila pihak-pihak tersebut sudah mempelajari kearifan lokal, lanjut Khofifah, dirinya yakin tidak akan ada tudingan seperti itu terhadap aksinya tersebut.

"Jadi saya minta turun selami adat istiadat mereka baru memberikan statement jangan motret tradisi lokal dengan kacamata Jakarta sangat tidak wise. Tanya kepada pendamping-pendamping yang sudah melakukan pendampingan di orang dalam selama bertahun-tahun, tanya kepada mereka," ujarnya.

Khofifah pun membantah dalam kunjungan kerja itu ada sponsor salah satu perusahaan rokok. "Tolong diperiksa seujung-ujung semut ya kalau ada, saya tertarik untuk menginvestigasi orang yang menuduh itu. Cari kalau ga ada di lubang tikus atau di lubang semut adakah sponsor yang mengikuti kunjungan saya apalagi mendanai apalagi membiayai dan seterusnya. Saya ingin objektif sajalah, mari kita bangun dengan pemikiran objektif, ya gak imajiner," tegasnya. (mdk/siw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Trik Pemkab Bandung Atasi Peredaran Rokok Ilegal
Trik Pemkab Bandung Atasi Peredaran Rokok Ilegal

Pjs. Bupati Bandung, Dikky Achmad Sidik mengatakan, pemanfaatan DBH CHT harus dilaksanakan sesuai perundang-undangan.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Kirim Surat ke Prabowo, Minta Kaji Ulang Rencana Penyeragaman Kemasan Rokok
Pengusaha Kirim Surat ke Prabowo, Minta Kaji Ulang Rencana Penyeragaman Kemasan Rokok

Pihaknya mengirim surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang di dalamnya menekankan pentingnya IHT sebagai salah satu pilar ekonomi.

Baca Selengkapnya
Hitung-Hitung Besaran Kenaikan Cukai Rokok 2025 agar Tak Memberatkan Industri
Hitung-Hitung Besaran Kenaikan Cukai Rokok 2025 agar Tak Memberatkan Industri

Adhy berharap agar pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan bagi industri hasil tembakau dapat mempertimbangkan situasi industri.

Baca Selengkapnya
Pertemuan Mendag dengan Petani Tembakau di Kudus
Pertemuan Mendag dengan Petani Tembakau di Kudus

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan petani tembakau di Kudus

Baca Selengkapnya
Bisakah Aturan Produk Tembakau Dipisahkan dari RPP Kesehatan? Begini Penjelasan Anggota DPR
Bisakah Aturan Produk Tembakau Dipisahkan dari RPP Kesehatan? Begini Penjelasan Anggota DPR

Anggota DPR meminta Kemenkes sebagai leading sector penyusunan RPP Kesehatan untuk lebih melibatkan petani, pekerja.

Baca Selengkapnya
Ini Kata Wapres Ma'ruf Amin Terkait Penolakan Alih Fungsi Hutan Adat hingga Viral Tagar 'All Eyes On Papua'
Ini Kata Wapres Ma'ruf Amin Terkait Penolakan Alih Fungsi Hutan Adat hingga Viral Tagar 'All Eyes On Papua'

Tagar All Eyes On Papua viral sebagai bentuk protes penolakan pembangunan perkebunan sawit di Boven Digoel.

Baca Selengkapnya
Isi Tuntutan Buruh Rokok Jatim kepada Pemerintah
Isi Tuntutan Buruh Rokok Jatim kepada Pemerintah

Salah satu yang dikhawatirkan yakni kenaikan cukai 2025

Baca Selengkapnya
Penilaian Budayawan soal Pasal Tembakau di RPP Kesehatan
Penilaian Budayawan soal Pasal Tembakau di RPP Kesehatan

Chandra mengatakan, pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan regulator seharusnya memiliki tanggungjawab dalam melestarikan keberadaaan tembakau.

Baca Selengkapnya
Mulai dari Temanggung hingga Kudus, Begini Sejarah Peradaban Tembakau di Jawa Tengah
Mulai dari Temanggung hingga Kudus, Begini Sejarah Peradaban Tembakau di Jawa Tengah

Masyarakat Jawa percaya tembakau sudah hadir jauh masa sebelum kedatangan Penjajah Portugis.

Baca Selengkapnya
Susun Aturan Turunan PP Kesehatan, Anggota DPR Minta Pemerintah Libatkan Pemangku Kepentingan
Susun Aturan Turunan PP Kesehatan, Anggota DPR Minta Pemerintah Libatkan Pemangku Kepentingan

Aturan ini telah luput dalam mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan cukai yang menyertai produk tembakau dan rokok elektronik.

Baca Selengkapnya
Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, Begini Sikap HKTI Beri Harapan pada Prabowo
Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, Begini Sikap HKTI Beri Harapan pada Prabowo

Kebijakan ini dinilai tidak hanya berdampak pada industri hasil tembakau.

Baca Selengkapnya
Bikin Heboh, Menkes Kaji Ulang Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
Bikin Heboh, Menkes Kaji Ulang Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

Usai menuai polemik, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku akan mengkaji ulang aturan tersebut.

Baca Selengkapnya