Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini pencapaian Komisi Yudisial di 2014

Ini pencapaian Komisi Yudisial di 2014 Komisi Yudisial. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja publik, Komisi Yudisial (KY) menggelar sidang pleno penyampaian catatan akhir tahun 2014. Sidang pembacaan hasil kinerja setahun itu digelar secara terbuka dengan melibatkan sejumlah komponen masyarakat seperti akademisi, LSM dan mahasiswa.

Ketua KY Suparman Marzuki mengatakan, paparan umum kinerja lembaganya itu sepanjang tahun 2014 merupakan wujud kesungguhan KY dalam memantapkan langkah dalam melaksanakan reformasi di bidang peradilan. Dia menegaskan, laporan resmi dan terperinci akan disampaikan KY kepada DPR dan Presiden.

"Laporan pelaksanaan kinerja KY yang lebih rinci nanti akan disampaikan dalam bentuk laporan tahunan yang akan disampaikan secara resmi kepada DPR, Presiden, dan para pemangku kepentingan lainnya setelah tahun anggaran 2014 ini berakhir," katanya dalam pembukaan sidang pleno di kantor KY, Jakarta, Senin (22/12).

Orang lain juga bertanya?

Suparman menjelaskan, KY harus menjadi lembaga yang akuntabel dan mampu menyajikan informasi secara terbuka terhadap keputusan-keputusan yang diambil.

"Dengan demikian diharapkan KY dapat memberikan peran optimal demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan dan profesional," katanya.

Sepanjang tahun 2014 KY memiliki beberapa capaian kerja, di antaranya ialah lembaga itu terus melakukan penyempurnaan metode seleksi agar dapat menghasilkan hakim agung yang ideal. Selain itu, sepanjang tahun 2014 KY telah melaksanakan satu kali seleksi calon hakim agung. KY menerima 72 pendaftar calon hakim agung, dan berhasil mengusulkan 5 orang calon hakim agung ke DPR. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KY Kirim Surat Klarifikasi ke Komisi III DPR Terkait Penolakan Calon Hakim Agung
KY Kirim Surat Klarifikasi ke Komisi III DPR Terkait Penolakan Calon Hakim Agung

Komisi III DPR RI, Rabu (28/8), sepakat tidak menyetujui 12 nama yang direkomendasikan KY

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons Komisi Yudisial Laporan Hakim Bebaskan Ronald Tannur, Tim Telah Bergerak
VIDEO: Respons Komisi Yudisial Laporan Hakim Bebaskan Ronald Tannur, Tim Telah Bergerak

Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan, pihaknya telah membentuk tim investigasi dan bergerak menyelidiki hal ini

Baca Selengkapnya
KY Terbitkan Seribu Lebih Surat Tembusan Terkait Pelanggaran Etik Hakim
KY Terbitkan Seribu Lebih Surat Tembusan Terkait Pelanggaran Etik Hakim

Untuk badan peradilan lainnya, Peradilan TUN 56 laporan, Tipikor 54 laporan, PHI 14 laporan, Peradilan Militer 8 laporan dan Niaga 36 laporan.

Baca Selengkapnya
Bantah Kecolongan Kasus Suap Hakim Ronald Tannur, KY:  Cuma Agak Bombastis yang Hari Ini
Bantah Kecolongan Kasus Suap Hakim Ronald Tannur, KY: Cuma Agak Bombastis yang Hari Ini

KY juga akan menelusuri kemungkinan ada hakim-hakim lain yang terlibat dalam skandal suap Zarof.

Baca Selengkapnya
KPU Jelaskan Nasib Sirekap Usai Tampilan Informasi Berubah
KPU Jelaskan Nasib Sirekap Usai Tampilan Informasi Berubah

KPU RI meminta kepada rekapitulator daerah untuk segera mengunggah hasilnya jika sudah ada.

Baca Selengkapnya
KY Beberkan Progres Beberapa Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim
KY Beberkan Progres Beberapa Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Mukti mengatakan, proses penyelidikan laporan tersebut masih berlanjut hingga saat ini.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM yang Lolos Tahap Pertama
Ini Daftar Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM yang Lolos Tahap Pertama

Total jumlah pendaftar yang masuk terdapat sebanyak 281 orang.

Baca Selengkapnya
KPU Serahkan Alat Bukti Tambahan Berupa Formulir D Kejadian Khusus
KPU Serahkan Alat Bukti Tambahan Berupa Formulir D Kejadian Khusus

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan alat bukti tambahan berupa formulir D Kejadian Khusus tingkat kecamatan seluruh Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Kebutuhan Posisi Hakim Agung Mendesak, KY: Penundaan Usulan Bisa Ganggu Jalannya Negara
Kebutuhan Posisi Hakim Agung Mendesak, KY: Penundaan Usulan Bisa Ganggu Jalannya Negara

KY mencontohkan, kebutuhan calon hakim agung pada kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak sangat mendesak karena saat ini hanya ada satu orang.

Baca Selengkapnya
KY Dorong Media Massa Kawal Penegakan Integritas Hakim
KY Dorong Media Massa Kawal Penegakan Integritas Hakim

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KY.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.

Baca Selengkapnya