Ini pencapaian Komisi Yudisial di 2014
Merdeka.com - Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja publik, Komisi Yudisial (KY) menggelar sidang pleno penyampaian catatan akhir tahun 2014. Sidang pembacaan hasil kinerja setahun itu digelar secara terbuka dengan melibatkan sejumlah komponen masyarakat seperti akademisi, LSM dan mahasiswa.
Ketua KY Suparman Marzuki mengatakan, paparan umum kinerja lembaganya itu sepanjang tahun 2014 merupakan wujud kesungguhan KY dalam memantapkan langkah dalam melaksanakan reformasi di bidang peradilan. Dia menegaskan, laporan resmi dan terperinci akan disampaikan KY kepada DPR dan Presiden.
"Laporan pelaksanaan kinerja KY yang lebih rinci nanti akan disampaikan dalam bentuk laporan tahunan yang akan disampaikan secara resmi kepada DPR, Presiden, dan para pemangku kepentingan lainnya setelah tahun anggaran 2014 ini berakhir," katanya dalam pembukaan sidang pleno di kantor KY, Jakarta, Senin (22/12).
-
Siapa yang menyampaikan surat klarifikasi ke Komisi III DPR? 'Surat itu disampaikan tadi pagi, tentunya langkah ini diambil untuk membangun kembali komunikasi dengan DPR, untuk meluruskan kesalahan persepsi,' ucap Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat konferensi pers di Kantor KY RI, Jakarta, Jumat (6/9).
-
Apa isi surat klarifikasi KY ke Komisi III DPR? Surat yang ditandatangani Ketua KY Amzulian Rifai (4/9) itu intinya menyatakan bahwa seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang disampaikan Syahrul Yasin Limpo pada penyidik? 'Apa yang diminta oleh penyidik dan lain-lain sudah saya sampaikan sampai tengah malam ini. Saya kira ini untuk kesekian kalinya. Saya itu,' kata SYL.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
Suparman menjelaskan, KY harus menjadi lembaga yang akuntabel dan mampu menyajikan informasi secara terbuka terhadap keputusan-keputusan yang diambil.
"Dengan demikian diharapkan KY dapat memberikan peran optimal demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan dan profesional," katanya.
Sepanjang tahun 2014 KY memiliki beberapa capaian kerja, di antaranya ialah lembaga itu terus melakukan penyempurnaan metode seleksi agar dapat menghasilkan hakim agung yang ideal. Selain itu, sepanjang tahun 2014 KY telah melaksanakan satu kali seleksi calon hakim agung. KY menerima 72 pendaftar calon hakim agung, dan berhasil mengusulkan 5 orang calon hakim agung ke DPR. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi III DPR RI, Rabu (28/8), sepakat tidak menyetujui 12 nama yang direkomendasikan KY
Baca SelengkapnyaJuru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan, pihaknya telah membentuk tim investigasi dan bergerak menyelidiki hal ini
Baca SelengkapnyaUntuk badan peradilan lainnya, Peradilan TUN 56 laporan, Tipikor 54 laporan, PHI 14 laporan, Peradilan Militer 8 laporan dan Niaga 36 laporan.
Baca SelengkapnyaKY juga akan menelusuri kemungkinan ada hakim-hakim lain yang terlibat dalam skandal suap Zarof.
Baca SelengkapnyaKPU RI meminta kepada rekapitulator daerah untuk segera mengunggah hasilnya jika sudah ada.
Baca SelengkapnyaMukti mengatakan, proses penyelidikan laporan tersebut masih berlanjut hingga saat ini.
Baca SelengkapnyaTotal jumlah pendaftar yang masuk terdapat sebanyak 281 orang.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan alat bukti tambahan berupa formulir D Kejadian Khusus tingkat kecamatan seluruh Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaKY mencontohkan, kebutuhan calon hakim agung pada kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak sangat mendesak karena saat ini hanya ada satu orang.
Baca SelengkapnyaHal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KY.
Baca Selengkapnyaenurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca Selengkapnya