Ini sikap kepala daerah soal kebijakan Jokowi naikkan harga BBM

Merdeka.com - Kebijakan tidak populis menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) akhirnya diambil oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden yang belum genap setengah tahun menjabat itu mengumumkan kenaikan BBM, Selasa (17/11) dini hari.

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM menuai pro dan kontra masyarakat. Aksi demonstrasi berbagai elemen, mulai buruh, sopir angkot hingga mahasiswa terjadi di beberapa daerah, misalnya Makassar, Aceh, Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya.

Namun bagaimana sikap para kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota soal kebijakan tidak populis Presiden Jokowi ini? Berikut ini sikap beberapa kepala daerah seperti dirangkum merdeka.com:

Ahmad Heryawan bilang kenaikan BBM bukan urusan kita

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menilai kenaikan harga BBM bersubsidi adalah kewenangan pusat. Pemerintah daerah, seperti halnya di Jabar tidak bisa berbuat banyak karena harus taat fatsun. Hal itu dikatakan Aher beberapa hari menjelang kenaikan harga BBM."Saya enggak bisa berkomentar, ini urusan pusat, bukan urusan kita. Kacamata gubernur ya kacamata pemerintahan, fatsun kepada pusat," kata Aher di Gedung Sate Bandung, Senin (17/11)."Jangan tanya saya, tanya pakar ekonomi aja ya. Yang jelas sebagai daerah ingin yang terbaik. Seperti apa? Kita menunggu kebijakan pusat," tambahnya.

Ganjar Pranowo kaget dan langsung telepon Jokowi

Presiden Jokowi memutuskan menaikkan harga BBM untuk premium sebesar Rp 8500 dan untuk solar Rp 7500. Keputusan itu ternyata mengagetkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tidak menduga sama sekali jika Jokowi cepat memutuskan kenaikan BBM."Kagetnya saya, saya tidak berpikir akan secepat ini," kata Ganjar, Selasa (18/11).Begitu mendengar keputusan naiknya BBM, Ganjar langsung menelepon Presiden Jokowi menagih janji Jokowi dalam kampanyenya untuk memberantas mafia migas."Tadi saya telepon langsung dengan Presiden Jokowi, karena dulu ada janji politik untuk memberantas mafia migas, untuk itu menurut saya PR terbesarnya adalah memberantas mafia migas," ujarnya.Ganjar mengungkapkan jika memang tugas itu kini diserahkan ke Faisal Basri untuk bekerja, maka Faisal Basri harus melaksanakan pembersihan mafia-mafia migas di Indonesia secara serius. Sehingga, masyarakat mengetahui bahwa janji Jokowi saat kampanye ditepati dengan serius.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo kecewa berat

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) mengaku kecewa berat dengan keputusan pemerintahan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Dia menegaskan tetap menolak keputusan mantan koleganya di Solo tersebut. Bahkan dia mengaku siap turun ke jalan bersama rakyat untuk menunjukkan sikap konsistennya itu. "Saya sedih dan terkejut, saya tetap akan bergabung dengan rakyat yang turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM tersebut," ujar Rudy, Selasa (18/11).Kekecewaan Rudy tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya beberapa jam sebelum keputusan kenaikan harga BBM tersebut, dia bertemu dengan Jokowi di Jakarta."Kemarin sudah saya sampaikan ke beliau berbagai aspirasi dari bawah yang menolak kenaikan harga BBM. Tapi beliau bilang, kenaikan itu sudah diputuskan dalam rapat kabinet," terang Rudy.

Soekarwo nilai kenaikan BBM berdampak negatif

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat membawa dampak negatif. Salah satunya adalah memberatkan keuangan daerah."Ya jelas. Tidak usah hitung-hitungan, kalau naik pasti memberatkan," ujar Soekarwo di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (4/11). Namun hal itu dikatakan Soekarwo menjelang kenaikan BBM.Di samping itu, Soekarwo mengatakan, kenaikan juga dapat menimbulkan gejolak di daerah. Hal ini lantaran jumlah BBM yang tersedia semakin langka. "Permasalahan ada pada Pertamina yaitu stoknya cukup. Kalau 24 jam stoknya cukup tidak panik," kata Soekarwo.Meski demikian, Soekarwo mengaku kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah. Untuk mencegah dampak negatif yang muncul seperti kenaikan harga komoditas, Soekarwo tengah menyiapkan langkah seperti penataan distribusi barang.

Wali Kota Tangerang surati Jokowi

Setelah harga BBM naik, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah meminta kepada pemerintah pusat agar membantu pembangunan transportasi massal dari pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)."Saya sudah perintahkan Bappeda untuk membuat surat untuk dikirim ke Pak Jokowi, supaya membantu kita membangun transportasi masal dari Kota Tangerang ke arah Jakarta," katanya, Selasa (18/11).Transportasi masal tersebut, menurut dia bisa berupa pembangunan jalur Light Rapid Transit (LRT) atau kereta api ringan, atau memperpanjang jalur KRL double track dari Stasiun Tangerang hingga Lippo Karawaci. "Bisa juga mengintegrasikan elevated Busway dengan LRT," kata Arief.Untuk jumlah anggaran sendiri, Arief belum bisa menyebutkan secara keseluruhan. Namun kalau untuk pembangunan LRT, membutuhkan dana sekitar Rp 7 triliun.

Wali kota Kediri minta premium dihapus

Pendapat unik dilontarkan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar. Dia mengatakan BBM bersubsidi lebih baik ditiadakan dengan alasan banyak menimbulkan polemik."BBM bersubsidi nggak usah dinaikkan, tapi pakai pertamax langsung aja, yang bersubsidi ditiadakan saja," kata Abdullah Abu Bakar kepada merdeka.com, Sabtu (15/11).Namun demikian, dia tak menjelaskan detail mengapa BBM bersubsidi harus dihapuskan.