Ini yang akan dilakukan UKP-PIP membumikan Pancasila

Merdeka.com - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Yudi Latief menyerahkan tiga nama deputi UKP-PIP kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Tiga nama ini menjadi representasi keragaman Indonesia. Yudi enggan mengungkap nama tiga deputi tersebut.

"Yang jelas ini mengkombinasikan antara keahlian dengan representasi keragaman Indonesia lah. Jadi representasi golongan tapi profesional," ungkap Yudi di Kantor Sekretaris Kabinet, Jakarta, Jumat (9/6).

Yudi mengatakan, akan ada tiga deputi di UKP-PIP. Yakni deputi pengkajian dan materi, deputi advokasi, deputi pengendalian dan evaluasi.

Deputi pengkajian dan materi akan bertugas membuat roadmap pembinaan ideologi Pancasila. Selain itu, deputi pengkajian dan materi juga akan menyiapkan bahan-bahan ajar Pancasila untuk diterapkan di sekolah-sekolah.

"Kemudian juga menyediakan semacam modul-modul untuk sosialisasi di berbagai kelembagaan dan kementerian," tambahnya.

Deputi advokasi, ujar Yudi, akan melakukan advokasi pelaksanaan program sosialisasi Pancasila di berbagai kementerian dan masyarakat. Termasuk memproduksi berbagai konten-konten digital terkait dengan Pancasila.

Sedangkan deputi pengendalian dan evaluasi akan melakukan pengukuran pembangunan yang dicanangkan lembaga dan kementerian. Di deputi ini, pembangunan di lembaga dan kementerian akan dilihat seberapa besar pengaruhnya atau apakah sejalan dengan Pancasila.

"(Deputi ini juga) evaluasi kehidupan Pancasila dalam kehidupan maupun evaluasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sosialisasi Pancasila di berbagai kementerian dan lembaga," ujarnya.

Yudi menambahkan, UKP-PIP akan membuat indeks Kota Pancasilais di Tanah Air. Ini menjadi terobosan dalam melihat seberapa Pancasilaisnya masyarakat dan pemerintah daerah di masing-masing wilayahnya.

"Dulu kan ada indeks seberapa Islam kota-kota di Indonesia, kita bikin nanti seberapa Pancasilais kota-kota di Indonesia. Jadi jangan hanya rakyat saja yang dimonitor, kinerja pemerintah juga harus diukur dia sejalan dengan Pancasila tidak," terangnya. (mdk/bal)