Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

IPB tuding PKL sumber penyebaran hepatitis, minta ditertibkan

IPB tuding PKL sumber penyebaran hepatitis, minta ditertibkan Ilustrasi Pasien. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Diduga menjadi salah satu sumber penyebaran virus hepatitis menjangkiti puluhan mahasiswanya, pihak Institut Pertanian Bogor (IPB) meminta Pemerintah Kabupaten Bogor menertibkan ratusan pedagang kaki lima berjualan di luar kampus, tepatnya di atas trotoar dan selokan Jalan Babakan Raya (Bara), Dramaga, Kabupaten Bogor. Namun, mereka tidak mau turun tangan langsung, tetapi malah meminta Badan Eksekutif Mahasiswa dan keluarga Mahasiswa IPB berunding dengan Pemkab Bogor.

"Saya imbau kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Keluarga Mahasiswa (KM) IPB untuk melakukan advokasi kepada Pemkab Bogor, agar segera menertibkan para pedagang yang menggunakan selokan untuk berdagang karena tidak terjamin kebersihannya," kata Direktur Pengembangan Bisnis IPB, Yusli Wardianto, Selasa (15/12).

Yusli mengatakan, pihak kampus saat ini intensif mewanti pengelola kantin, baik di dalam maupun di luar. "Karena itu sudah menjadi, sesuai PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (SNP). Setiap satu pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana, di antaranya ruang kantin, demikian pula dengan IPB," ujar Yusli.

Orang lain juga bertanya?

Menurut Yusli, pengawasan mencakup kebersihan, kesehatan, dan keamanan menu yang dihidangkan di setiap kantin di dalam kampus, dengan rincian enam kantin fakultas, tujuh kantin penunjang, dan lima corner (71 kios).

"Sedangkan yang di luar kampus sebanyak 123 kios juga secara rutin diawasi dengan standar sarana prasarana, higiene, sanitasi, pedoman penyelenggaraan, pengelolaan agar kantin yang dikelola para mitra tetap sehat, bersih dan aman," tambah Yusli.

Lebih lanjut Yusli mengatakan, IPB juga membuat petunjuk teknis kantin sehat dan harus dilaksanakan pengelola. Menurutnya dalam petunjuk teknis kantin sehat, IPB menetapkan pemeriksaan kantin secara menyeluruh dan pemeriksaan setiap kios di kantin dengan memperhatikan lima aspek. Yaitu konstruksi dan desain bangunan, sanitasi lokasi dan lingkungan, fasilitas kantin, pasokan air, dan operasional sanitasi kantin.

"Sedangkan pada pemeriksaan kios di kantin juga terdapat lima aspek yang perlu diperhatikan. Di antaranya persepsi pemilik, sanitasi dan higiene karyawan, penggunaan bahan kimia, peralatan untuk penanganan makanan jajanan (pengolahan dan penyajian), dan pengolahan makanan," ucap Yusli.

Sementara itu, Perwakilan BEM dan KM IPB, Aulia Damayanti menyatakan segera melakukan upaya advokasi guna menjaga kebersihan lingkungan kampus, khususnya kantin.

"Saya mengajak kepada seluruh civitas akademika terutama mahasiswa agar peduli terhadap kebersihan lingkungan kita. Sebagai konsumen kantin di IPB, hendaknya kita juga menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempatnya, dan menegur pengelola kantin yang tidak menerapkan standar higienitas dagangannya," kata Aulia. (mdk/ary)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Eks Sekjen Lukman Edy Ungkap Keputusan Cak Imin yang Bikin Panas Hubungan PKB-PBNU: Kurangi Peran Kiai di Dewan Syuro
Eks Sekjen Lukman Edy Ungkap Keputusan Cak Imin yang Bikin Panas Hubungan PKB-PBNU: Kurangi Peran Kiai di Dewan Syuro

Lukman Edy menjalani pemeriksaan di Gedung PBNU buntut kisruh dengan PKB.

Baca Selengkapnya
Keponakan Gus Dur Bagikan Foto Cak Imin Muda Bareng Gus Yahya di Tengah Makin Panas PKB Vs PBNU
Keponakan Gus Dur Bagikan Foto Cak Imin Muda Bareng Gus Yahya di Tengah Makin Panas PKB Vs PBNU

Di tengah suasana panas yang terjadi antara PBNU dan PKB ini, keponakan Gus Dur justru membagikan potret lawas Ketum PBNU Gus Yahya bareng Ketum PKB Cak Imin.

Baca Selengkapnya
Acara Guru Besar ITB Kritik Pemerintah Disusupi Video Porno dari Peserta
Acara Guru Besar ITB Kritik Pemerintah Disusupi Video Porno dari Peserta

Kegiatan itu pun bisa diikuti secara daring melalui tautan yang sudah disiapkan.

Baca Selengkapnya
Kemendikbud Minta Kasus Dugaan Pungli di SDN 1 Cibeureum Bogor Diserahkan ke Penegak Hukum
Kemendikbud Minta Kasus Dugaan Pungli di SDN 1 Cibeureum Bogor Diserahkan ke Penegak Hukum

Kemendikbud menegaskan, kasus pungli merupakan tindak pidana sehingga harus ditangani penegak hukum.

Baca Selengkapnya
Wasekjen Soal PBNU Diminta Kiai Benahi PKB: Ranahnya Beda, Tidak Bisa Saling Intervensi
Wasekjen Soal PBNU Diminta Kiai Benahi PKB: Ranahnya Beda, Tidak Bisa Saling Intervensi

PKB sebagai partai politik dan PBNU sebagai organisasi masyarakat tidak bisa saling intervensi satu sama lain.

Baca Selengkapnya
PDIP Bakal Temui Cak Imin Bahas Pilkada Jawa Tengah, Sinyal Koalisi?
PDIP Bakal Temui Cak Imin Bahas Pilkada Jawa Tengah, Sinyal Koalisi?

PDIP menugaskan kadernya untuk bertemu dengan Ketua Umum PKB Cak Imin untuk Pilkada Jateng.

Baca Selengkapnya
Tak Hanya ke Bareskrim dan Polda Jatim, Eks Sekjen PKB Lukman Edy Dilaporkan ke Polda NTB
Tak Hanya ke Bareskrim dan Polda Jatim, Eks Sekjen PKB Lukman Edy Dilaporkan ke Polda NTB

Lukman Edy dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong, fitnah

Baca Selengkapnya
PBNU Panggil Cak Imin: Kita Lihat Dia Datang atau Enggak
PBNU Panggil Cak Imin: Kita Lihat Dia Datang atau Enggak

PBNU bakal memeriksa Cak Imin besok Rabu (21/8) di kantor pusat PBNU, Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya
Akar Masalah PKB Versus PBNU
Akar Masalah PKB Versus PBNU

Lukman hadir membawa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB yang lama maupun hasil dari Muktamar Bali yang diselenggarakan pada 2019.

Baca Selengkapnya
BPH Migas Kunjungi Pangkal Pinang untuk Ajak Generasi Muda Sebarkan Informasi Positif Hilir Migas
BPH Migas Kunjungi Pangkal Pinang untuk Ajak Generasi Muda Sebarkan Informasi Positif Hilir Migas

Melalui acara ini, diharapkan subsidi BBM semakin tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Sebut Segelintir Orang di PBNU Mau Cawe-Cawe ke PKB
Cak Imin Sebut Segelintir Orang di PBNU Mau Cawe-Cawe ke PKB

Cak Imin menegaskan, terdapat hak konstitusi yang berbeda untuk partai politik maupun organisasi kemasyarakatan.

Baca Selengkapnya
Kemenkes Minta FK Undip Hapus Iuran Peserta PPDS
Kemenkes Minta FK Undip Hapus Iuran Peserta PPDS

Kemenkes juga meminta agar Undip mengontrol obrolan di grup WhatsApp peserta PPDS.

Baca Selengkapnya