Kemenkes Minta FK Undip Hapus Iuran Peserta PPDS

Kemenkes juga meminta agar Undip mengontrol obrolan di grup WhatsApp peserta PPDS.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta Universitas Diponegoro (Undip) memperbaiki sistem pendidikan di Fakultas Kesehatan (FK) maupun sistem kerja di rumah sakit vertikal. Salah satunya, menghapus iuran bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Permintaan ini buntut kasus dugaan bunuh diri peserta PPDS Undip dr Aulia Risma Lestari pada Agustus lalu. Dr Aulia diduga mengakhiri hidup karena dibully senior.

"Dibuat langkah perbaikan yang nyata seperti penghapusan iuran yang tidak perlu, pengaturan jam kerja yang jelas," kata Direktur Jenderal Pelayanan Kemenkes, Azhar Jaya, Selasa (17/9).

Selain itu, Azhar meminta agar Undip mengontrol obrolan di grup WhatsApp peserta PPDS. Hal ini untuk mencegah perundungan.

"Pengontrolan ketat dari group WA, dan lain-lain," dia menambahkan.

Terkait pencabutan dan izin praktek kembali, katanya, hal tersebut dapat dilakukan segera jika Kemenkes melihat ada langkah nyata dari FK Undip terkait permintaan-permintaan tersebut.

"Semoga ini bisa membuat yang lain jera dan tidak terulang lagi," katanya, dikutip dari Antara.

Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyatakan pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan polisi guna melakukan investigasi kasus kematian dr Aulia Risma Lestari.

"Koordinasi juga kita lakukan bersama kepolisian untuk melihat bukti bukti perundungan," dia menuturkan.

Sejauh ini, kata Nadia, sejumlah bukti yang ditemukan adalah pengeluaran lain di luar biaya resmi pendidikan, seperti pembelian makan, biaya laundry, dan biaya cuci sepatu.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menemukan adanya dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum-oknum senior kepada mahasiswi PPDS Anestesi Undip dr Aulia.

Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan, permintaan uang ini berkisar antara Rp20–Rp40 juta per bulan.

Berkaitan dengan dugaan perundungan, Dekan Fakultas Kedokteran Undip Semarang Yan Wisnu Prajoko akhirnya mengakui adanya praktik perundungan di sistem PPDS di internal Undip dalam berbagai bentuk.

Atas hal tersebut, Dekan Fakultas Kedokteran Undip Semarang menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Berita Terbaru

• Ibu Hamil Keguguran Akibat Diseruduk Anjing, Pemilik Hewan Didenda Rp 193 juta
• Deretan Fakta iShowSpeed, YouTuber Asal Amerika yang Ramai Disorot saat Datang ke Indonesia
• Potret Han Hyo Joo Syuting di Bali Jadi Perbincangan, Unggah Foto Tumpeng Hingga Ikut Upacara Adat
• Naturalisasi, Cara Kemenkumham Dukung Timnas Sepak Bola Indonesia
• Uniknya Batik Kukun, Pohon Bermotif Batik Alami yang Jadi Buah Tangan Khas Tangkuban Parahu

• dokter aulia risma lestari
• kemenkes

Copied!

Artikel ini ditulis oleh

Editor Titin Supriatin

M

Reporter

• Merdeka

Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

• Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya

  merdeka.com 18 Sep 2024

• Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya

  merdeka.com 18 Sep 2024

• Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu

  merdeka.com 18 Sep 2024

• Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah

  merdeka.com 18 Sep 2024

• Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor

  merdeka.com 18 Sep 2024