Istana bantah tudingan SBY soal motif politik grasi Antasari Azhar
Merdeka.com - Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung bereaksi menanggapi tudingan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Melalui akun twitter-nya, SBY menuding ada motif politik di balik pemberian grasi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo terhadap Antasari. Pemberian grasi itu berujung pada serangan terhadap SBY.
Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menegaskan tak ada motif tertentu di balik pemberian grasi dari Presiden Jokowi ke Antasari Azhar. Pemberian grasi didasari atas proses dan aturan yang sesuai prosedur.
"Pemberian grasi itu sudah melalui proses dan prosedur yang sesuai dengan aturan perundang-undangan," kata Johan di Kompleks Istana Kepesidenan, Jakarta, Selasa (14/2).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
Johan menambahkan grasi terhadap Antasari Azhar bukan diberikan secara sembarangan. Sebab, Presiden memberikan grasi atas saran dari Mahkamah Agung (MA).
"Keputusan Presiden untuk memberikan grasi kepada Pak Antasari itu berdasarkan apa saran, masukan dari MA," tegasnya.
Maka dari itu, Johan menegaskan, yang diutarakan Antasari Azhar tersebut tak ada kaitannya dengan grasi yang diberikan oleh Presiden Jokowi. "Jadi tidak ada kaitannya sama sekali pemberian grasi itu," kata Johan.
Sebelumnya, Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar meyakini dirinya telah dikriminalisasi dengan dijerat dalam kasus pembunuhan bos Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Antasari menyebutkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat kasus itu menjabat sebagai Presiden mengetahui persis terkait kasus yang membuatnya divonis 18 tahun penjara tersebut.
SBY langsung bereaksi melalui akun twitter-nya dengan menyebut ada motif politik dibalik pemberian grasi terhadap Antasari Azhar.
"Yg saya perkirakan terjadi. Nampaknya grasi kpd Antasari punya motif politik & ada misi utk serang & diskreditkan saya (SBY) *SBY*," cuit SBY, Selasa (14/2).
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut dia, politik adu domba tersebut sudah usang dan tidak disukai oleh masyarakat kita.
Baca SelengkapnyaWaketum Gerindra Habiburokhman menegaskan jangan coba memfitnah Presiden Jokowi menyoal kasus putusan MK.
Baca SelengkapnyaChange Indonesia melaporkan Bey Machmudin ke Ombudsman pada Kamis (12/10) kemarin.
Baca SelengkapnyaJuri menambahkan, kabar tak benar itu hanya menciptakan ketidakstabilan dan merusak fokus pada agenda pemerintah yang sedang berlangsung.
Baca SelengkapnyaReaksi Anies Tanggapi Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak: Sebelumnya Kami dengar Netral dan Mengayomi Semua
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara terkait tudingan menghambat dan menjegal langkah politik Anies Baswedan di Pilkada Serentak, Jumat (30/8).
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, apabila ada menteri yang tak mentaati aturan alias tidak netral, maka masyarakat menunggu sikap dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaSetiap tugas yang diberikan oleh negara harus dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Baca SelengkapnyaJokowi Tanggapi Putusan MK: Tuduhan Kepada Pemerintah Tidak Terbukti
Baca SelengkapnyaIstana mengajak semua pihak untuk kembali bersatu dan bekerja bersama memajukan Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dikabarkan menitipkan nama menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya