Istana minta DPR segera pilih calon komisioner KPU dan Bawaslu
Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung berharap DPR segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo. DPR diminta mempercepat proses pemilihan sebelum masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu habis pada 12 April mendatang.
"Ya tadi Mendagri juga sudah sampaikan bahwa harapannya tentunya untuk pembahasan Bawaslu dan KPU bisa diselesaikan sebelum tanggal 12 (April)," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/3).
Meski demikian, Pramono optimis DPR dapat melakukan hal itu sebelum tanggal 12 April. Namun, pemerintah juga telah mempersiapkan langkah apabila DPR molor, yaitu dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penambahan masa jabatan Komisioner KPU dan Bawaslu.
-
Bagaimana cara DPR agar Pilkada kondusif? “Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,“ ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Kapan DPR ingin Polri bertindak? “Tapi bukan berarti Polri harus jadi reaktif berlebih, tidak usah. Biarkan proses dialektika terjadi di medsos. Tapi jika ada yang kebablasan dan memenuhi unsur-unsur pidana, ya harus ditangani bahkan diproses. Biar orang tidak seenaknya memfitnah atau menyebar hoaks. Karena kita ingin proses Pilkada ini diwarnai dengan tarung ide dan gagasan. Jangan sampai ada yang menyetir ke arah lain,“ tambah Sahroni.
-
Kenapa DPR mengapresiasi rencana KPK? Inisiatif KPK bagus sekali, sangat layak diapresiasi. Karena memang, beberapa tahun belakangan ini, agenda pemberantasan korupsi kita sedang gencar-gencarnya. Dan bukan hanya KPK, tapi juga dilakukan oleh seluruh institusi penegak hukum lainnya.
-
Kenapa DPR meminta ketegasan tentang jadwal PON 2024? Komisi X DPR RI mendorong pemerintah melalui Kementerian Olahraga (Kemenpora) untuk menyiapkan solusi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, khususnya dalam hal waktu dan anggaran.
-
Apa target DPR untuk tahun 2024? Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Siapa yang terlibat dalam pembentukan PPK di Pilkada 2024? Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Pilkada 2024Rabu, 17 April 2024-Selasa, 5 November 2024
"Memperpanjang jabatan satu bulan ataukah dengan cara lain. Tetapi sekali lagi pemerintah optimis bahwa ini diselesaikan tanggal 12 April," katanya.
Pemerintah dan DPR, lanjut Pramono, terus melakukan lobi-lobi agar Komisioner KPU dan Bawaslu dapat dipilih oleh DPR sebelum tenggat waktu.
Tim Seleksi (Timsel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan nama-nama calon pimpinan KPU dan Bawaslu ke Presiden Joko Widodo pada (1/2).
Ketua Timsel KPU dan Bawaslu, Saldi Isra menjelaskan nama yang diserahkan ke Presiden Jokowi tersebut terdiri dari 14 calon pimpinan KPU dan 10 nama calon untuk pimpinan Bawaslu.
Dari 14 nama calon pimpinan KPU nantinya akan disaring oleh DPR menjadi 7 calon komisioner periode 2017-2022. Sementara, untuk pimpinan Bawaslu akan dipilih menjadi 5 calon komisioner.
Berikut 14 nama calon pimpinan KPU;
1 Amus Atkana asal Papua Barat
2. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi asal Bali
3. Ilham Saputra asal Aceh
4. Evi Novida Ginting Manik asal Sumatera Utara
5. Ferry Kurnia Rizkiansyah asal Jakarta
6. Ida Budhiati asal Jawa Tengah
7. Wahyu Setiawan asal Jawa Tengah
8. Sri Budi Ekowardani asal Banten
9. Pramono Ubaid Thantowi asal Banten
10. Yessi Y Momongan asal Sulawesi Utara
11. Hasyim Asy'ari asal Jawa Tengah
12. Arief Budiman asal Jakarta
13. Viryan asal Kalimantan Barat
14. Sigit Pamungkas asal DI Yogyakarta
Berikut 10 nama calon pimpinan Bawaslu;
1. Ratna Dewi Petalolo asal Sulawesi Tengah
2. Mohammad Najib asal DI Yogyakarta
3. Abhan asal Jawa Tengah
4. Sri Wahyu Araningsih asal Jawa Tengah
5. Fritz Edward Siregar asal Jakarta
6. Syafrida Rachmawati Rasahan asal Sumatera Utara
7. Mochammad Afifudin asal Banten
8. Herwyn Jefler Hielsa Malonda asal Sulawesi Utara
9. Abdullah asal Jawa Barat
10. Rahmat Bagja asal Jakarta
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada Minggu (25/8) kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 580 orang calon legislatif terpilih untuk periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaPDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaJokowi berjanji akan mempercepat proses administrasi agar surpres pengganti Hasyim Asy'ari segera dikirim ke DPR.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jalan menuju kantor KPU ditutup untuk umum, dan hanya diperuntukan bagi tamu undangan.
Baca SelengkapnyaKeputusan MA juga tidak berpengaruh pada proses atau tahapan pencalonan bagi bakal calon perseorangan.
Baca SelengkapnyaTerkait penambahan jumlah kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga akan diputuskan jika Jokowi setuju.
Baca SelengkapnyaPutusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaUcapan selamat ini diberikan Puan saat sidang bersama tahunan DPR, MPR, DPD, Jumat (16/8/2024).
Baca Selengkapnyaapakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca Selengkapnya