Jadi Gubernur lagi, Sri Sultan HB X fokus sejahterakan DIY Selatan
Merdeka.com - Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPA Sri Paduka Paku Alam X ditetapkan kembali menjadi Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY Periode 2017-2022 dalam Rapat Paripurna yang digelar di DPRD DIY, Rabu (2/8).
Dalam acara penetapan Gubernur dan Wagub DIY ini, Sultan HB X memberikan paparan visi dan misi untuk DIY lima tahun ke depan. Dalam paparannya, Sultan HB X selama lima tahun mendatang akan memfokuskan pemerintahannya untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomis DIY bagian selatan.
"Visi arah pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan adalah menyongsong abad Samudera Hindia untuk kemuliaan martabat manusia. Visi ini diambil karena latar belakang ketertinggalan dan kesenjangan pembangunan di wilayah DIY bagian selatan," papar Sultan HB X.
-
Bagaimana Banyuwangi menekan angka kemiskinan? 'Apa yang kami rencanakan tersebut disesuaikan dengan arah pembangunan ke depan yang telah dicanangkan secara nasional, maupun oleh pemerintah provinsi, dengan menyesuaikan dengan dinamika lokal di Banyuwangi,' papar Ipuk. Ipuk mencontohkan dalam upayanya menekan angka kemiskinan. Seluruh komponen masyarakat dari tingkat kabupaten hingga unit terkecil di tingkat Rukun Tetangga dilibatkan. Tak terkecuali komponen sosial kemasyarakatan lainnya.
-
Dimana angka kemiskinan Kaltim berada? Provinsi Kaltim masuk dalam 18 Provinsi yang angka kemiskinannya berada di bawah nasional dan menempati posisi kedelapan dengan tingkat kemiskinan terendah.
-
Dimana wilayah di DIY yang berpotensi kekurangan air bersih? Di Kabupaten Kulon Progo, tercatat ada 6 dari 12 kecamatan yang berpotensi kekurangan air bersih sebagai dampak dari kemarau pada 2024.
-
Bagaimana Banyuwangi menangani kemiskinan? Salah satu upayanya tersebut adalah dengan melakukan intervensi kepada warga miskin yang masuk di database UGD Kemiskinan Banyuwangi. Dari data tersebut, warga pra sejahtera yang masih produktif, akan dilibatkan dalam program padat karya yang dicanangkan Pemkab Banyuwangi.
-
Apa yang dicapai Jawa Timur dalam hal kemiskinan? Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya turun secara signifikan sebesar 3,58% atau 1.480.140 jiwa selama tiga tahun terakhir.
-
Kenapa petani di DIY miskin? Salah satu golongan masyarakat yang terdampak itu adalah para buruh tani. Mereka menjadi penyumbang angka penduduk miskin di DIY dengan angka pendapatan berkisar Rp600 ribu setiap bulannya.
Sultan menjabarkan bahwa tingkat kemiskinan masyarakat di sepanjang pantai selatan DIY masih tinggi. Jumlah penduduk miskin di DIY, lanjut Sultan HB X, pada Maret 2017 adalah 488 ribu jiwa atau sekitar 13.02 persen dari jumlah penduduk DIY.
"Dari angka tersebut jumlah warga miskin di wilayah pedesaan sejumlah 16,11%, lebih besar daripada jumlah warga miskin di perkotaan yang sebesar 11,72%, Kesenjangan kesejahteraan antar Kabupaten juga terlihat dari sisi angka kemiskinan. Tiga kabupaten di bagian selatan Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan satu kabupaten dan kota di sisi utara DIY. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo sebesar 20,64% , Kabupaten Bantul sebesar 15,89%, Gunung Kidul 20,83%. Sementara Sleman 9,50 % dan Kota 8.67%," urai Sultan.
Sultan melihat fenomena kemiskinan di bagian selatan DIY menjadi latar belakang yang penting bagi pemerintahan DIY di bawah kepemimpinannya. Pemerintah DIY, kata Sultan, akan menjalankan .misi yang berfokus memberikan perhatian pada pembangunan wilayah bagian selatan DIY untuk menyongsong Abad Samudra Hindia yang bertujuan meningkatkan harkat dan martabat warga miskin.
"Sejak dulu, nenek moyang orang Jawa sudah terbiasa mengakrabi dua alam kehidupan dengan semboyan Among Tani Dagang Layar. Maka tema Kemaritiman sebagai pembangunan lima tahun kedepan adalah upaya menghidupkan kembali budaya dan sejarah nenek moyang. Untuk bisa mengembangkan pembangunan, Pemda DIY serta Kesultanan Ngayogyakarta akan menggunakan konsep Pranata Sima atau Land Sharing dimana tanah akan digunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat dan menumbuhkan ekonomi negara," ungkap Sultan.
Sultan menyampaikan bahwa mengusung visi dan misi yang berlandaskan kemaritiman dan pembangunan sisi selatan Yogyakarta, Pemda DIY akan melakukan sejumlah langkah. Pertama, sambung Sultan, Pemda DIY akan aktif mengisi kesepakatan dalam perjanjian IORA (Indian Ocean Rim Association) untuk mengembangkan wilayah Yogyakarta bagian selatan.
"Sedangkan langkah yang kedua Pemda DIY akan melakukan silang ekonomi dan mempertemukan antara pelaku ekonomi di perkotaan dengan pedesaan. Harapannya pembangunan ekonomi di wilayah DIY bagian selatan tidak hanya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun juga pendapatan masyarakat. Langkah ketiga pembangunan infrastruktur akan lebih ditingkatkan agar konektifitas antar wilayah terpencil dengan pusat pelayanan masyarakat akan terbangun," pungkas Sultan. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Said juga sudah punya peta persoalan di Jatim untuk kemudian dikolaborasikan dengan Risma.
Baca SelengkapnyaAngka prevalensi stunting di DIY sudah di bawah angka standar WHO
Baca SelengkapnyaPenerima bantuan panga di Banyuwangi sebanyak 129.050 kepala keluarga (KK).
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024.
Baca SelengkapnyaLihat lebih dekat kondisi penduduk miskin terbanyak di Jatim
Baca SelengkapnyaBangunan kumuh yang berdiri sepanjang bantaran Kali Ciliwung di Jakarta semakin mencolok.
Baca SelengkapnyaSaid menyebut saat ini Indonesia juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaBPS Jakarta mencatat angka penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2024
Baca SelengkapnyaBN Holik menilai dengan memiliki 13 kawasan industri yang tersebar di kabupaten Bekasi, nyatanya tidak dapat dinikmati masayarakat.
Baca SelengkapnyaNamun, Imam menambahkan, tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2024 masih lebih tinggi 0,53 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2019.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat ekonomi Jakarta naik dan angka kemiskinan di DKI Jakarta turun di era Pj Gubernur DKI Heru Budi.
Baca SelengkapnyaMenko PMK ingin memantau langsung penanganan stunting
Baca Selengkapnya