Jakarta dan Ibu Kota Baru Bakal Jadi Lokasi Pusat Data Nasional
Merdeka.com - Pemerintah tengah mempersiapkan pusat data nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerrard Plate, menyebut, pemerintah membidik Jakarta dan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur sebagai lokasi pusat data nasional.
Awalnya ada empat lokasi yang direncanakan dibangunnya pusat data nasional, yaitu di Jakarta, Batam, Manado, dan Jatiluhur. Namun, diubah menjadi Jakarta dan Kalimantan Timur karena sejumlah pertimbangan.
"Yang kita ingin lihat 2 kota saja, Jakarta yang pusat data sekarang ini ada dan di ibu kota negara baru. Karena di Ibu kota negara baru itu full digital. Dan di Kalimantan Timur sudah ada landed zonenya, ada fiber optik kabel laut sudah masuk ke situ, tinggal disambung sedikit saja," terang dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/2).
-
Apa itu data statistik? Data statistik sangat diperlukan dalam sebuah survey atau perhitungan. Namun apa itu data statistik? Simak jenis data statistik dan contohnya berikut ini.
-
Bagaimana cara cek fakta informasi itu? Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
-
Siapa yang diharapkan paham standar layanan publik? Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi berharap terciptanya pemahaman mengenai batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, serta kewenangan seluruh pihak terkait penyelenggaraan pelayanan publik ketenagakerjaan.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi data KJMU di Jakarta? 'Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali. Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran,' kata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/3).
-
Dimana JKN diterapkan? Menyambut pemerintahan baru, dirinya mengatakan Program JKN akan tetap menjadi prioritas, lalu diperbaiki serta disempurnakan agar penerima manfaat tetap sasaran dan memperluas jangkauan.
-
Siapa yang berwenang menetapkan data DTKS? Sesuai Undang-Undang No 13 tahun 2011, Mensos hanya berwenang menetapkan, dan bukan mengubah atau mengusulkan data.
Johnny menerangkan, sebenarnya masing-masing Instansi negara memiliki pusat data. Tetapi, Johnny bilang sebagian besar tidak memenuhi standar data center.
"Pusat data pemerintah dari analis kita saat ini ada 2.700 pusat data dan ruang server pemerintah, yang tersebar dan sebagian besarnya tidak memenuhi standar," ujar Johnny.
Rampung 2024
Rencananya, pemerintah membangun pusat data nasional mulai tahun ini dan ditargetkan selesai 2024. Pemerintah bakal fokus konsolidasi aplikasi dan data standarisasi, pelelangan proyek, penyediaan lahan dan pembiayaan tahun ini.
"Kita harapkan begitu karena Ini besar sekali. bayangkan 2.700 data center. Begitu banyak. Itu pemerintah, belum lagi swasta. Ada banyak perusahaan yang ingin investasi soal data di Indonesia. Ada Microsoft, Alibaba, Amazon," tukas politikus Partai NasDem itu.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengungkapkan sulitnya membangun ibu kota baru, terlebih untuk negara sebesar Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.
Baca SelengkapnyaBudi yang mengenakan batik berwarna cokelat pun turun dari mobil Toyota Alphard berwarna hitam dengan nomor polisi RI 36.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi seperti memindahkan ASN hingga fasilitas seperti sekolah hingga rumah sakit.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan akan tetap rutin mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, meski sudah purna tugas menjadi Presiden.
Baca Selengkapnyapemerintah membangun tiga Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Batam, hingga di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaJakarta sebagai kota global ini disiapkan setelah kota tersebut tak lagi menyandang ibu kota negara.
Baca SelengkapnyaPembangunan IKN di Kalimantan Timur ditandai dengan terbitnya UU IKN pada 15 Februari 2022.
Baca SelengkapnyaPerlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca SelengkapnyaPembangunan IKN dengan beragam fasilitas yang dibangun di dalamnya bisa menjadi ekosistem yang lengkap.
Baca Selengkapnya