Jokowi diserang gara-gara calonkan Tito Karnavian jadi kapolri
Merdeka.com - Meski banyak menuai pujian, tetap saja ada suara-suara sumbang atas pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Sasaran kritik rata-rata karena Tito masih terlalu junior untuk menjadi Tribata-1.
Misalnya saja, Indonesia Police Watch (IPW) yang menilai keputusan Jokowi tersebut merusak sistem kaderisasi dalam kepolisian.
"Mengangkat dan memberhentikan Kapolri adalah hak prerogatif presiden. Tapi dalam hal ini seharusnya presiden memperhatikan jenjang karir dan kepangkatan seperti yang diamanatkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya kepada merdeka.com, Rabu (15/6).
-
Bagaimana pengaruh Jokowi terhadap Pilgub Jateng? Responden yang puas dengan kinerja presiden Jokowi mendukung Kaesang dengan 33,8 persen. Di posisi kedua Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi 29,1 persen dan diposisi ketiga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul 14,8 persen.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Siapa yang dipilih di Pilkada? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.
-
Kenapa Prabowo kokoh di Pilpres 2024? Posisinya sebagai ketua umum partai, membuat Prabowo kokoh dibanding calon lainnya.
Artinya, kata Neta, kalau Tito dijadikan Kapolri tentunya harus diperhatikan dia masih terlalu muda. "Masih ada 5 angkatan di atasnya dan pensiunnya masih sangat panjang sampai tahun 2022. Tentu kurang sehat bagi organisasi Polri," ujarnya.
Menurut Neta, masih banyak senior yang jauh di atas Tito, sehingga mantan Kapolda Metro Jaya itu perlu lebih dulu mendukung perwira yang senior untuk menjadi Kapolri.
"Tito terlalu junior dan masih banyak senior di atasnya. Sehingga tidak baik bagi organisasi Polri, kalau dipaksakan dan didorong Tito untuk menjadi Kapolri. Kalau pun Tito menjadi Kapolri dipastikan dia tidak akan nyaman memimpin para seniornya," tandasnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada tahun 2016 lalu, Jokowi memilih Tito sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun.
Baca SelengkapnyaEks Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian pulang kampung ke Palembang, Sumatera Selatan.
Baca SelengkapnyaHasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.
Baca SelengkapnyaMasyarakat bisa melihat kinerja Pj kepala daerah yang terpilih di daerah masing-masing.
Baca SelengkapnyaDalam menunjuk seorang juru kampanye, masing-masing paslon memang diwajibkan melampirkan daftar nama-nama yang akan tampil.
Baca SelengkapnyaDikabinet Presiden Jokowi sebelumnya, Tito juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Baca SelengkapnyaKunto menerangkan, dengan menunjuk relawannya, Jokowi juga tidak harus konsultasi dengan pimpinan parpol jika ingin mengambil kebijakan di Kominfo.
Baca SelengkapnyaDia tak terkejut jika Presiden Jokowi menginginkan posisi sebagai ketua umum PDIP.
Baca SelengkapnyaJokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaTerkait dukungan untuk Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen, ia enggan menjelaskan lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaKoalisi itu tak terbentuk karena PDIP keburu mendeklarasikan Ganjar.
Baca SelengkapnyaBeberapa partai politik juga telah menyatakan dukungan ke Ahmad Luthfi yaitu Gerindra dan PAN.
Baca Selengkapnya