Jokowi sebut masih banyak kasus HAM yang belum diselesaikan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari pemerintah belum sepenuhnya melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warga Indonesia. Hal itu diungkapkannya lantaran masih banyak terjadi pelanggaran HAM di Tanah Air.
"Masih banyak elemen hak asasi manusia lainnya yang belum sepenuhnya dapat kita laksanakan, seperti penyelesaian kasus HAM masa lalu, agraria, pelanggaran hak masyarakat adat, perdagangan manusia, kejahatan seksual dan kekerasan pada anak," kata Jokowi di hadapan pimpinan Komnas HAM di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/12).
Tak hanya itu, Jokowi juga menyadari belum mampu melindungi kebebasan beragama masyarakat Indonesia. Buktinya, banyak keluhan-keluhan yang dia terima terkait kebebasan beragama.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
"Pemerintah menyadari bahwa peran pemerintah untuk melindungi kebebasan beragama dan keyakinan bagi seluruh warga tanpa adanya gangguan. Tapi saya juga menyadari bahwa baru-baru ini juga masih ada hal yang perlu kita perbaiki dan dalam menjalankan peran ini, pemerintah menyadari pentingnya keberagaman dari semua elemen bangsa untuk menjaga kerukunan kita," ujar mantan gubernur DKI Jakarta ini.
Jokowi mengatakan, melindungi hak asasi manusia merupakan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masyarakat juga tentu perlu mendukung setiap upaya pemerintah dalam melindungi HAM itu.
"Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung," tandasnya.
Untuk diketahui, jelang hari HAM se-dunia, Jokowi mengundang pimpinan Komnas HAM di Istana Merdeka pada Jumat (9/12) malam. Sejumlah pimpinan Komnas HAM yang hadir adalah Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Muhamad Imdadun Rahmat, Komisioner Komnas HAM Nur Kholis, Jimly Asshiddiqie, dan Todung Mulya Lubis.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.
Baca SelengkapnyaAktivis Aksi Kamisan ke-836 menyoroti tidak terealisasinya janji-janji keadilan bagi korban pelanggaran HAM selama 10 tahun berkuasa.
Baca SelengkapnyaEks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.
Baca SelengkapnyaAktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca SelengkapnyaAdik Wiji Thukul mengaku kecewa dengan masa kepemimpinan Jokowi.
Baca Selengkapnya"Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKhususnya agraria, yang tak mencerminkan pemerintahan Jokowi bekerja untuk melindungi
Baca SelengkapnyaBanyak pelanggaran terjadi termasuk, pembubaran organisasi masyarakat hingga diskriminasi kelompok LGBT
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menyampaikan delapan rekomendasi agenda HAM yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran tak mencantumkan program penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam visi-misinya.
Baca SelengkapnyaRibka mengatakan, permintaan maaf seorang Kepala Negara terhadap rakyatnya merupakan hal biasa.
Baca Selengkapnya