Kanwil Kumham NTB Buka Unit Kerja Layanan Imigrasi, Dongkrak Wisata Pulau Moyo
Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka Unit Kerja layanan Imigrasi di Pulau Moyo, Sumbawa.
Pelayanan keimigrasian dan pengawasan Warga Negara Asing (WNA) sebagai wisatawan dari luar negeri itu diharapkan meningkatkan investasi dan mendongkrak pariwisata.
Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Romi Yudianto mengatakan potensi wisata Pulau Moyo menjadi daya tarik wisatawan.
Pulau yang pernah disinggahi Lady Diana ini nantinya akan berkembang pesat seperti Labuan Bajo, Amaratua dan Gili Trawangan.
"Dengan dibukanya unit kerja pelayanan di sana, maka akan membantu meningkatkan nilai investasi dan pertumbuhan pariwisata di NTB," kata Romi ditemui pada Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-78 di Kanwil NTB, Rabu (23/8).
Romi menjelaskan unit kerja pelayanan dan pengawasan Imigrasi di Pulau Moyo merupakan cikal bakal dibangunnya Kantor Imigrasi berskala kecil.
Mengingat Pulau Moyo daya jangkau ke Pulau Sumbawa terlalu jauh jarak tempuhnya.
Sementara saat ini kantor layanan imigrasi berada di Kantor Imigrasi Sumbawa.
Romi mengatakan terobosan ini bagian dari upaya jemput bola Kanwil NTB dalam memulai pelayanan dan pengawasan.
"Sejalan dengan visi Kemenkumham, dalam hal memberi pelayanan di pulau terpencil. Memberikan peluang kepada mereka sehingga orang asing merasakan kemudahan dalam pelayanan dan aman karena terawasi secara humanis," kata Romi.
Namun demikian semua itu tidak lepas dari korodinasi dengan stakeholder yang ada seperti TNI, Polri dan Dinas Pariwisata Pemda setempat,
"itu semua demi memajukan pariwisata dan menumbuhkan investasi," kata Romi.
Maka dari itu UK Imigrasi di Pulau Moyo tidak sebatas pelayanan dan pengawasan orang asing saja. Melainkan disediakan layanan keimigrasian seperti paspor dan izin tinggal dan penyebaran informasi keimigrasian.
"Di sana juga tersedia layanan Kemenkumham. Kami punya program dengan slogan Kumham Bergerak, Imigrasi Menyapa, Yankum Mengajari, Pendaftaran Merek dan Bantuan Penyuluhan Hukum," ujar Romi.
Adapun target Kanwil Kemenkumam NTB dengan adanya UK Pulau Moyo ini diharapkan Layanan komunikasi masyarakat (Yankomas).
Kemudahan pendaftaran merek, konsultasi pengaduan HAM, konsultasi apostille dan layanan dokumen, konsultasi masalah hukum dan sosialiasi Pos Bantuan hukum (Posbakum) bisa dilakukan di unit tersebut.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Timur menggelar kegiatan Forum Grup Discossion (FGD) Penyelenggaraan MPP.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengunjungi Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalog Expo Forum (ICEF) di Jakarta, Kamis (3/8).