Kasus suap Putu Sudiartana, KPK periksa pejabat Kemenkeu

Merdeka.com - Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Rukijo dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan suap anggaran rencana proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun 2016. Rukijo dipanggil lembaga rasuah tersebut sebagai saksi dalam rangka mengetahui proses alokasi dana APBN yang dikelola oleh Kemenkeu.

"Rukijo dimintai keterangan soal dana APBN, karena untuk proyek daerah alokasinya diatur oleh Kemenkeu," kata Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, Rabu (3/8).

Rukijo rencananya akan diperiksa sebagai saksi terhadap tersangka penerima suap anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana. Lembaga rasuah ini juga berencana akan memeriksa I Putu yang berstatus sebagai tersangka.

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga akan memeriksa dua tersangka pemberi suap, yakni swasta Suhemi dan Noviyanti yang diketahui sebagai staf pribadi Putu.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam operasi tangkap tangan, yaitu I Putu, Suhemi, Noviyanti, pengusaha Yogan Askan, dan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman Sumbar, Suprapto.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut, KPK mengamankan uang tunai 40 ribu dolar Singapura serta Rp 500 juta yang disimpan di beberapa rekening bank.

Diduga I Putu yang berstatus sebagai anggota DPR ini menjanjikan akan memasukkan rencana anggaran proyek jalan ke dalam APBNP tahun 2016.