Kasus vaksin palsu, PKS ancam jegal anggaran Kemenkes di Paripurna

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Ansory Siregar menegaskan bahwa kasus vaksin palsu ini sebuah kejahatan besar. Dirinya menganggap Kementerian Kesehatan gagal melindungi masyarakat. Maka dari itu dia mengancam akan menjegal anggaran APBN-P di rapat paripurna.

"Saya tunggu reaksi ibu (Menteri Kesehatan Nila F Moeloek) kalau perlu nanti ada siaran pers yang meyakinkan saya karena besok ada pengesahan APBN-P. Jangan sampai besok saya menghadap persetujuannya. Pernah saya adang Bu, tunggu seminggu atau apa, Dahlan Iskan. Tolong nanti ibu habis ini konpres untuk lakukan apa tahap pertama tangani ini. Sebelum ada jawaban yang memuaskan saya, saya kecewa berat," ujar Ansory dalam Rapat Dengar Pendapat Menkes, IDI-AI, Biofarma, BPOM dengan komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6).

Wakil ketua fraksi PKS ini berharap Nila mampu memberantas kasus ini. Sebab kasus ini merupakan kejahatan yang dilakukan orang-orang besar.

"Karena ibu orang besar, lawan kejahatan besar itu. Kita pada puyeng mau apa. Capek-capek kadang-kadang kita jalan ke sana kemari, begini juga hasilnya," tuturnya.

Ansory juga menilai, tak efektif jika kasus ini dibentuk Panja di komisinya. Sebab beberapa kali Panja, hasilnya tak memuaskan. Maka dari itu dia sepakat jika lebih baik dibentuk Pansus saja.

"Kalau pansus saya setuju," ucapnya singkat.

Dia mencontohkan, dulu kejaksaan, kehakiman, kepolisian bobrok. Maka dari itu dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitu juga penanganan bencana amburadul. Akhirnya dibuat BNPB. Masalah TKI pun begitu, Menaker tak mampu.

"Apa yang akan kita lakukan, apakah perlu badan seperti itu lagi. BPOM harus lepas dari Kemenkes, anda harus kuat. Anda harus seperti BNN, seperti KPK. Anda harus punya alat. ‎Anda harus punya alat untuk melacak kejahatan kesehatan," pungkasnya.