Kemendagri sebut pelaku pemalsuan e-KTP warga negara India

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riyatmadji membenarkan adanya KTP elektronik atau e-KTP palsu. e-KTP palsu ini terindikasi buatan India dan Prancis.

"Cuma di India dan Prancis itu ada yang memalsukan KTP elektronik," ujar Dodi saat dihubungi, Senin (17/11).

Dodi mengatakan pemalsuan tersebut dapat terjadi karena pada awal pelaksanaan program ini melibatkan sebagian tenaga asing berasal dari India. Dodi menduga orang asing tersebut mengopi database e-KTP.

Orang lain juga bertanya?

"(Modusnya) mencetak e-KTP. Kemungkinan dulu waktu pertama itu ada tenaga ahli yang dari India," kata dia.

Ketika dikonfirmasi e-KTP palsu buatan China, Dodi tidak membantah hal itu. Dia menyatakan pelakunya merupakan seorang warga negara India.

"Memang buatan China, tapi orangnya dari India," ungkap dia.

Meski demikian, meski secara tampilan sama, e-KTP palsu belum tentu dapat digunakan laiknya e-KTP asli. Dia mengatakan hal itu butuh pengujian sebagai bukti.

"Tetapi apakah itu bisa bermanfaat untuk kaitannya dengan eKTP asli untuk keperluan perbankan, jaminan kesehatan, dan sebagainya itu yang belum diuji," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan telah menemukan kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP palsu yang beredar di masyarakat. e-KTP palsu itu diduga buatan China dan Prancis.

"Padahal hologramnya sah, buatnya di luar, dari Tiongkok dan Prancis," kata Tjahjo usai membuka acara Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil Tahun 2014 di Yogyakarta, Minggu (16/11) malam.

Menurut Tjahjo, indikasi tersebut telah dia temukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. "Soal modus dan jumlah total e-KTP palsu tersebut sepenuhnya kewenangan kepolisian. (Jumlah) total nanti urusan kepolisian," katanya.

Tjahjo mengatakan tidak ada intervensi asing dalam pembuatan e-KTP palsu tersebut. Justru yang melakukan itu orang Indonesia. "Meskipun demikian, pengusutan lebih jauh akan diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Kalau yang 'main' itu ya orang Indonesia sendiri, saya tidak mengatakan orang Kemdagri," katanya.

(mdk/dan)