Kementan: Surat SKKH Jaminan Kesehatan Ternak
Merdeka.com - Kementerian Pertanian mendorong para peternak Indonesia segera melengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan pemerintah dalam menjamin status Kesehatan ternak dari satu daerah ke daerah lain. Apalagi saat ini banyak penjual hewan yang menjajakan domba dan sapi di banyak titik termasuk di sepanjang ruas Jalan-jalan.
"Seluruh ternak yang keluar dari suatu daerah harus dilengkapi dengan SKKH. SKKH merupakan bukti tertulis yang menjamin status kesehatan ternak dari daerah asal yang telah diperiksa oleh dokter hewan berwenang," ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri dalam kegiatan Tani On Stage, Sabtu (24/6) kemarin.
Selama ini, kata Kuntoro, Kementerian Pertanian memainkan peran yang sangat penting dalam menjalankan amanat yang tercantum dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.
-
Mengapa Kementan perkuat kerja sama peternakan dengan Timor Leste? 'Ini merupakan wujud komitmen kami untuk mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045, dan tentu saja kita berharap Timor Leste dapat berperan serta,' ungkap Harvick.
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
-
Mengapa Kementan menjaga ketahanan pangan? Kita harus menjaga ketahanan pangan karena bila terjadi krisis pangan akan melompat menjadi krisis politik,' ungkap Amran.
-
Apa yang didorong oleh Kementan? Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong HUT ke 78 RI menjadi semangat dalam membangun pertanian yang berdaulat pangan.
-
Apa saja tugas utama Kemenkeu RI? Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau Kemenkeu RI termasuk kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang khusus membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara.
-
Bagaimana Kementan menjaga mutu komoditas pertanian? Kementerian Pertanian RI terus berkomitmen untuk menjaga mutu komoditas pertanian melalui berbagai pendampingan, pembinaan, sertifikasi dan penjaminan keamanan pangan.
"Serta banyak aturan lain termasuk peraturan menteri pertanian nomor 17 tahun 2023 tentang tata cara pengawasan lalu lintas hewan. Semua peraturan tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi kami untuk melaksanakan kegiatan pengawasan," katanya.
Namun di sisi lain, Kuntoro menekankan pentingnya penyediaan informasi dan edukasi sebagai penyebaran literasi terkait peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat luas. Salah satunya dapat dilakukan dengan Tani on Stage atau TOS yang diselenggarakan secara random.
"Kami juga bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) untuk memberikan sosialisasi dan edukasi meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan lalu lintas hewan," katanya.
Wali kota Bogor, Bima Arya yang diwakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian, Chusnul Rosadi mengatakan bahwa pengawasan hewan ternak dalam menyambut idul adha terus dilakukan di semua titik sesuai mapping yang dilakukan bersama jajaran Kementan.
"Kami memberi apresiasi yang setinggi tingginya kepada badan standarisasi instrumen pertanian khususnya badan instrumen peternakan dan kesehatan hewan yang telah melakukan mapping sehingga kesehatan hewan dapat terjaga dengan baik," jelasnya.
Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agus Susanto mendorong agar masyarakat dan peternak hewan menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit berbahaya terutama yang membahayakan kesehatan masyarakat.
"Kepada para peternak diharapkan selalu menjaga sanitasi agar tetap sehat dan bebas dari penyakit. Kami terus berupaya mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani," katanya.
Faktor kebersihan dan kesehatan menurut Agus sangat penting mengingat ketahanan gizi dan keamanan pangan selalu dimulai dari proses awal. Selain itu, status halal dan tidaknya suatu hewan kurban juga dapat ditentukan pada faktor kesehatan hewan.
"Kan begini, memang yang paling penting itu adalah menjamin daging kurban yang nanti akan dikonsumsi oleh para mustahik adalah daging yang aman, sehat, utuh dan halal," katanya.
Terkait hal ini, Agus meminta agar sosialisasi dan penyebaran informasi semacam ini dapat dilakukan secara masif baik melalui diskusi publik maupun forum diskusi virtual. Diharapkan, langkah pemerintah dalam mensukseskan hari raya idul adha 2023 ini dapat diikuti bersama oleh masyarakat dan para peternak hewan.
"Agar lebih tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat perlu adanya penyebar luasan informasi terutama untuk para peternak seperti di selenggarakan forum dialog peternakan dan kesehatan hewan untuk mempromosikan potensi masing masing komoditas," jelasnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pasalnya, kedua komoditas ini merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian produksi nasional.
Baca SelengkapnyaPerlunya adaptasi dan perubahan strategis dalam menghadapi tantangan baru yang dihadapi sektor pertanian
Baca SelengkapnyaUsulan tersebut rencananya bakal diajukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan pertanian yang akan dilakukan pada tahun depan.
Baca SelengkapnyaPenandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaMenurut BPK, keberhasilan Kementan dalam mendapat WTP telah memenuhi empat kriteria kepatutan.
Baca SelengkapnyaIndustri pengolahan susu nasional harus bisa menyerap semua susu peternak.
Baca SelengkapnyaHal ini wajib menjadi perhatian para pelaku usaha dibidang peternakan dalam menjaga kualitas dan kesehatan hewan, sehingga mampu meningkatkan omzet.
Baca SelengkapnyaKementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait pengujian alat mesin pertanian (Alsintan).
Baca SelengkapnyaPelaku usaha mengajukan RIPH Bawang Putih secara online melalui SINAS NK terintegrasi dengan Sistem RIPH
Baca SelengkapnyaMentan mengatakan, ketersediaan hewan kurban tahun ini berpotensi surplus hingga mencapai angka 88 ribu ekor.
Baca SelengkapnyaKetentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya