Kementerian PPPA Siapkan Ruang Laktasi dan Tempat Bermain Anak di Rest Area
Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Kementerian PPPA) menyiapkan ruang laktasi untuk ibu menyusui di sejumlah rest area type A.
Selain itu, Kementerian PPPA juga menyediakan ruang bermain anak.
"Ruang laktasi, ruang bermain dengan anak juga sudah siapkan di rest area," kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga kepada wartawan, Kamis (4/4).
Bintang menyebut, perempuan dan anak-anak selama ini kerap menjadi korban kekerasan sehingga tergolong kelompok rentan. Karena itu, dia meminta pengelola rest area untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.
Kementerian PPPA menyiapkan layanan sahabat perempuan dan anak bagi korban kekerasan. Bagi pemudik yang melihat kekerasan pada perempuan dan anak bisa menghubungi telepon hotline 129 ataupun WhatsApp ke nomor 08111-129-129.
"Kepada pemudik, kalau mengalami kekerasan kami harapkan bisa menyampaikan kepada layanan sahabat perempuan dan anak melalui hotline call center 129 atau melalui WhatsApp tadi,"
ujarnya.
merdeka.com
Minta Rest Area Siapkan Layanan Pengaduan
Bintang meminta pengelola rest area menyediakan layanan pengaduan. Layanan tersebut tidak hanya menerima pengaduan kekerasan tapi juga kecelakaan.
"Mudah-mudahan tidak terjadi, karena di sini sudah siap luar biasa persiapannya demikian juga permasalahan-permasalahan lainnya khususnya untuknya kelompok rentan ini menjadi penting kita lakukan bersama," pungkasnya.
Sebagai informasi, rest area tipe A adalah rest area yang memiliki lokasi lebih luas dan fasilitas umum lengkap.
Misalnya, ATM, toilet, SPBU, klinik kesehatan, bengkel, minimarket, mushola, kios, tempat parkir, ruang terbuka hijau, hingga restoran.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan agar Pemerintah harus segera memberikan pendampingan dan bimbingan keperawatan kepada masyarakat guna mencegah KDRT.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah yang juga menjadi pembicara webinar ini meminta semua pihak meningkatkan waspada.
Pembentukan direktorat baru ini dianggap sebagai terobosan besar dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan terhadap TPPO.
