Kepala Adat di Papua Minta Pemerintah Pusat Lantik Pejabat Gubernur, Ini Alasannya

Merdeka.com - Kepala adat atau ondoafi besar dari Tanah Tabi, Sentani, Yanto Khomlay Eluay menilai pemerintah pusat perlu mengambil langkah strategis agar kerja roda Pemerintahan Provinsi Papua bisa kembali normal. Sebagaimana diketahui, saat ini Gubernur Lukas Enembe menyandang status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPP) dan dalam perawatan karena sakit.

"Kami setuju kalau pemerintah pusat mengambil langkah-langkah strategis guna (menjaga) penyelenggaraan pemerintahan di Papua kepada rakyat supaya dapat berjalan. Masyarakat Papua sangat membutuhkan pelayanan pemerintah," kata Yanto di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (18/10).

Putra mantan ketua Presidium Dewan Papua Dortheys Hiyo Eluay ini mengatakan, dia bersama tokoh-tokoh adat Papua lainnya ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat adat di wilayahnya masing-masing.

Yanto menambahkan, pelayanan pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan di Papua sampai ke tingkat kota dan kabupaten harus bisa berjalan baik. Solusinya adalah pemerintah pusat harus hadirkan pejabat yang mengambil alih tugas-tugas itu.

"Saat ini beliau (Lukas Enembe) dalam sudah menjadi tersangka, yang kedua, beliau sedang sakit yang cukup berkepanjangan, saya kira pemerintah pusat sudah bisa mengambil langkah-langkah demi pelayanan pemerintah kepada publik," usul Yanto.

Tentang dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Lukas Enembe, Yanto mengungkapkan dia dan sejumlah masyarakat adat mendukung pemerintah dalam hal ini KPK untuk menegakkan hukum dan mengungkap penyalahgunaan dana otonomi khusus (Otsus) di Papua yang diduga dilakukan sejumlah pihak.

"Untuk saat ini saya boleh katakan seluruh komunitas masyarakat adat Papua mendukung penegakan hukum terhadap anak Papua, siapapun dia, yang terindikasi melakukan penyelewengan terhadap keuangan negara," tegas Yanto.

Yanto juga angkat bicara soal pengukuhan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua oleh Dewan Adat Papua (DAP). Dia menilai tindakan DAP itu telah merusak tatanan adat. Yanto menyebut, pengukuhan atau pengangkatan telah mencoreng wibawa masyarakat Papua.

"Saya sendiri juga selaku tokoh adat di Papua ingin sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Dewan Adat Papua terkait pengukuhan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar bagi tujuh wilayah adat di Papua merupakan suatu tindakan yang melecehkan dan merusak tatanan adat Papua," ujar Yanto.

Yanto menjelaskan, pengangkatan seorang menjadi kepala suku besar harus punya kriteria tertentu, seperti harus memiliki silsilah atau garis keturunan kepala suku, tidak asal mengukuhkan seseorang sebagai kepala suku besar karena suatu kepentingan tertentu.

"Seorang pemimpin itu harus menjadi panutan. Segala perilakunya menjadi teladan. Kalau moralitasnya, perilakunya kurang baik, bagaimana bisa menjadi pimpinan adat dan menjadi panutan bagi masyarakat adat yang dipimpinnya," pungkasnya.