Tokoh Adat Minta Pj Gubernur Orang Papua Asli: Jangan Calonkan dari Pusat, Apalagi Pendatang
Untuk posisi Pj gubernur Papua, sejumlah nama sudah beredar sejak dini. Tetapi dari nama yang beredar, tidak ada yang Orang Asli Papua (OAP).
Masa jabatan gubernur Papua periode ini akan berakhir pada September 2023.
Tokoh Adat Minta Pj Gubernur Orang Papua Asli: Jangan Calonkan dari Pusat, Apalagi Pendatang
Koordinator Ketua Dewan Adat Se-wilayah Adat Saereri, Wilem Saman Bonai, berharap pejabat yang nantinya mengisi posisi kepala daerah hingga Pilkada 2024 digelar adalah orang yang benar-benar memahami kondisi Papua. PJ yang nantinya dipilih Kemendagri diharapkan seseorang yang benar-benar mau mengabdi untuk masa depan Papua yang lebih baik, dan tidak mengkhianati semangat Otonomi Khusus (OTSUS) yang sempat dibahas pada 2021. Salah satu penekanan yang muncul dalam pembahasan otsus itu adalah masyarakat Papua menolak jabatan kepala daerah selalu disisi oleh orang pendatang.
Setelah Lukas Enembe terjerat kasus korupsi dan ditahan KPK, posisi Gubernur Papua kini dijabat seorang Plh atau pelaksana harian.
Wilem menilai, secara umum Plh sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat, katanya, tidak terakomodir secara baik. Salah satunya soal seleksi MRP yang menemukan banyak permasalahan. "Sehingga saya berpikir bahwa dengan adanya provinsi di Tanah Papua sudah ada 5. Maka kepemimpinan untuk wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari wilayah adat Tabi-Saereri ini harus dipimpin oleh anak-anak dari kalangan Orang Asli Papua (OAP). Bukan dari kalangan suku-suku lain di Indonesia yang bukan dari kalangan OAP," kata Wilem Saman.Untuk posisi Pj gubernur Papua, sejumlah nama sudah beredar sejak dini. Tetapi dari nama yang beredar, tidak ada yang Orang Asli Papua (OAP).
"Sehingga cukup sudah dipusat menitip-nitip orang untuk kepentingan-kepentingan pusat, kepentingan individu yang mau bermain-main proyek di Papua. Jadi saya pesan secara keras jangan calonkan orang dari pusat, apalagi orang pendatang," katanya.
"Penjabat Gubernur Provinsi Papua harus anak Asli Papua yang berprestasi. Dan mereka banyak yang berprestasi di Papua. Jadi saya pikir stop sudah Kementerian Dalam Negeri untuk memasukkan orang-orang yang bukan orang asli Papua."
