Kepala Daerah Diminta Fokus Tangani Pandemi Covid-19
Merdeka.com - Pemerintah pusat sampai kini masih fokus menangani pandemi serta mengeluarkan berbagai program terkait. Upaya tersebut mesti juga dilakukan pemerintah daerah (pemda) lantaran perlu kerja-kerja bersama dalam menanggulangi Covid-19.
"(Pandemi Covid-19) ini masalah bersama, perlu kesadaran politik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota," kata Koordinator Nasional Sahabat Airlangga, Deden Nasihin, Jumat (18/6).
Karenanya, dia meminta kepala daerah yang berniat maju pada pemilihan presiden (pilpres) mendatang diharapkan berhenti memoles citra dan kembali fokus menangani Covid-19. "Belum waktunya pencitraan untuk panggung (Pilpres) 2024," tegasnya.
-
Siapa yang diminta fokus pada kemenangan Pemilu 2024? Kata dia, seluruh kader agar fokus terhadap kemenangan tersebut, dan mengabaikan isu perlunya Munaslub Partai Golkar yang dimunculkan pihak-pihak tertentu.
-
Kenapa Pilkada 2020 jadi penting? Pilkada Serentak 2020 menjadi salah satu momen penting dalam demokrasi Indonesia, meskipun dilaksanakan di tengah tantangan pandemi.
-
Kenapa Pilkada 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa saja yang dipilih di Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
Menurut Deden, para kepala daerah yang berhasrat maju sepatutnya meniru sikap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto. Dia sampai kini menolak berbicara pencapresan dan fokus dengan tanggung jawabnya di pemerintahan.
"Kalau misalnya kita mau jujur, Pak Airlangga itu sebagai Menko Perekonomian, Ketua KPC PEN, dan Ketua Umum Partai Golkar. (Posisi-posisi) itu sudah jadi modal besar maju Pilpres 2024, tetapi beliau lagi-lagi ketika diajak diskusi, beliau tidak mau untuk dicalonkan dalam pilpres, beliau lebih (memilih) banyak kerja," tuturnya.
Dirinya pun mendukung sikap Airlangga dan memintanya untuk tetap fokus menangani pandemi. "Dan biarkan juga kami turut membantu, termasuk menyosialisasikan Pak Airlangga kepada masyarakat," imbuhnya.
Pada kesempatan sama, Presiden Ahlina Institute, Tifauzia mengatakan kasus Covid-19 di Indonesia kembali melonjak. Trennya berbeda dengan kejadian pada 2020.
"Sekarang kita hadapi pesakitan yang banyak. Tahun lalu, saya bilang pada Mei, siapkan kuburan massal karena kita hadapi CFR (case fatality rate/tingkat kematian kasus) tinggi," katanya.
Untuk menanganinya, sambung Tifauzia, diperlukan fasilitas kesehatan (faskes) dan sumber daya manusia (SDM) penangan Covid-19 yang cukup. "Itu harus disiapkan."
Menurutnya, penyiapan faskes, termasuk fasilitas karantina dan rumah sakit (RS) darurat, takkan bisa jika hanya mengandalkan pemerintah pusat. "Beban pandemi harus dibagi," ucapnya.
Sejumlah kepala daerah mewarnai bursa calon presiden (capres) 2024 sekali pun belum ada pernyataan resmi. Nama mereka pun kerap muncul dalam hasil survei sejumlah lembaga, seperti Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPemungutan suara pilkada akan digelar serentak pada 27 November 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca SelengkapnyaNasDem khawatir kepala daerah di daerahnya tidak netral dan mendukung salah satu pasangan calon presiden.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaDia berkata, agar proses dan hasil Pemilu benar-benar demokratis, maka harus dilaksanakan secara bermartabat sesuai nilai, etika, dan aturan hukum.
Baca SelengkapnyaKepada sejumlah calon kepala daerah yang sowan, Jokowi yang mengaku memiliki data di setiap daerah, menyampaikan sejumlah pesan penting.
Baca SelengkapnyaPilkada 2024 merupakan ajang pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSaat disinggung mereka menolak disebut kampanye, namun hanya silaturahmi.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMenko Hadi sangat berharap agar Pilkada kali ini dapat berjalan dengan kondusif dan lancar.
Baca SelengkapnyaMega menyinggung situasi saat ini yang disebutknya sudah terlalu gila
Baca Selengkapnya