Kepedulian Masyarakat terhadap Proses Pemilu Tinggi, Aduan ke DKPP Meningkat
Hal ini juga berpotensi membuat masyarakat menghakimi orang-orang atau yang belum tentu bersalah.
Kesadaran masyarakat ini harus diimbangi dengan standar kerja yang juga harus semakin tinggi.
Kepedulian Masyarakat terhadap Proses Pemilu Tinggi, Aduan ke DKPP Meningkat
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan, masyarakat mulai peduli terhadap proses pemilu di era media sosial sekarang ini. Akibatnya, kata Heddy, pengaduan ke DKPP menjadi meningkat karena masyarakat peduli pada apa yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.
"Nah pengaduan masyarakat yang makin tinggi itu juga semata-mata bukan hanya karena penyelenggara kita melakukan keteledoran, juga terjadi karena kesadaran masyarakat era sosial media ini membuat masyarakat semakin aware terhadap apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu," kata Heddy kepada wartawan di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (22/8).
Heddy menjelaskan, masyarakat kini mendiskusikan dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU dan Bawaslu di media sosial mereka. Namun, hal ini juga berpotensi membuat masyarakat menghakimi orang-orang atau yang belum tentu bersalah. "Dia akan melakukan diskusi di medsos mereka, di grup-grup Whatsapp mereka hingga akhirnya kadang-kadang belum apa-apa sudah dilakukan penghakiman," ujar Heddy.
Lebih lanjut, Heddy menilai bahwa tingginya kesadaran masyarakat ini harus diimbangi dengan standar kerja yang juga harus semakin tinggi.
"Karena kesadaran makin tinggi, harus diimbangi juga kinerja dengan standar makin tinggi juga oleh penyelenggara pemilu. Tidak bisa kalau biasa-biasa saja. Standar etik harus dijaga makin tinggi, standar kerja harus benar-benar dibuat standar tinggi," tambah Heddy.
Sebelumnya, DKPP menerima 237 aduan dugaan pelanggaran kode etik sejak Januari sampai 14 Agustus 2023. Dari data tersebut, Sumatera Utara menjadi provinsi pertama dengan jumlah aduan terbanyak, yaitu 45 laporan. Kemudian, di posisi kedua ada Jawa Barat sebanyak 28 aduan dan ketiga Aceh dengan 21 aduan."Di Jawa Barat lumayan agak besar ya. Yang terbesar masih Sumatera Utara. Terbesar. Disusul Aceh sekarang," kata Ketua DKPP Heddy Lugito kepada wartawan di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (22/8).
merdeka.com
Heddy berujar, pada proses pemilu sebelum-sebelumnya, Papua menjadi salah satu provinsi dengan aduan tinggi. Namun, kini, hanya terdapat sembilan laporan di Papua.
"Dulu itu Papua terbesar. Sekarang, Papua sudah mulai turun karena kita teriak-teriak terus. Sudah mulai turun. Sekarang ganti, Sumatera Utara tertinggi," ujar Heddy.
merdeka.com
