Ketua DPR Desak Pemerintah Bersikap Tegas Terkait Muslim Uighur di China
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendesak pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tegas terkait dugaan pelanggaran HAM yang dialami etnis Uighur di Xinjiang, China. Apalagi nasib warga muslim minoritas di China itu tengah menjadi sorotan dunia.
"Terkait penindasan sekelompok umat Islam di China, kami DPR mendesak dan mendorong pemerintah (RI) memberikan respons yang keras dan disampaikan ke Duta Besar China. Apalagi PBB sudah mengeluarkan statement terkait peristiwa itu," ujar Bamsoet di bilangan SCBD, Jakarta, Kamis (20/12).
DPR, kata dia, sebenarnya telah mengeluarkan pernyataan terkait kondisi warga Uighur pada penutupan sidang beberapa waktu lalu. Pernyataan tersebut merespons pertanyaan yang disampaikan Fraksi PKS dan Gerindra kala itu.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa DPR desak Imigrasi perketat pengawasan? Atas kejadian ini, polisi diminta menindak yang bersangkutan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. 'Pertama, karena sudah kejadian tentunya polisi wajib memastikan polisi mempertanggungjawabkan tindakannya, baik kepada hukum maupun kepada masyarakat. Pastikan dia memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang telah dirugikan.''Ada berapa banyak kendaraan yang ia tabrak, hitung semuanya. Begitu juga kalau ada pasal pidanya juga dijerat saja. Masyarakat tentunya sudah muak dengan berbagai insiden bule seenaknya seperti ini. Jadi harus ada tindakan tegas,' ujar Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Selasa (11/6).
-
Apa yang DPR minta Menag lakukan terkait umrah backpacker? Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengambil langkah yang diperlukan guna merespons maraknya umrah mandiri atau backpacker.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
"Kami mendesak pemerintah dalam hal ini Menlu (Menteri Luar Negeri) untuk mendukung langkah-langkah PBB untuk menyelesaikan dan membebaskan umat muslim yang ada di sana," tuturnya.
Politikus Partai Golkar itu juga merespons rencana sejumlah masyarakat yang akan menggelar aksi demonstrasi di Kedutaan Besar China di Jakarta. Menurut dia, yang terpenting adalah sikap dari pemerintah Indonesia.
"Kalau aksi dan demo itu kan hak publik, siapapun boleh berdemo. Apakah nanti demo itu akan didengar oleh Pemerintah China, itu kembali pada mereka. Tapi saya minta Kemenlu untuk memberikan perhatian dan atensi yang luar biasa. Karena kita negara mayoritas muslim, kita sangat tersentuh kalau ada yang ditindas," ucap Bamsoet menandaskan.
Reporter: Nafiysul QodarSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Anggota DPR-DPD RI terpilih Periode 2024-2029 kelak turut berpartisipasi mengatasi berbagai tantangan.
Baca SelengkapnyaMasinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca SelengkapnyaDemonstrasi menolak pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang oleh DPR, Kamis (22/08/2024) kemarin, sukses menarik perhatian dunia internasional.
Baca SelengkapnyaBarikade besi polisi tersebut berjarak sekitar 10 meter di bagian dalam gerbang yang roboh.
Baca SelengkapnyaAksi massa yang menuntut DPR untuk mematuhi Putusan MK terkait pencalonan kepala daerah dan batas usia calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaKapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, 3.286 personel gabungan disebar di sekitar Patung Kuda dan Gedung DPR.
Baca SelengkapnyaDPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaLukman menegaskan, masyarakat Indonesia harus bersatu menjaga demokrasi agar tidak dibajak oleh kepentingan penguasa.
Baca SelengkapnyaMasinton menegaskan pemerintah dan DPR harus mendengar suara rakyat dan mahasiswa.
Baca SelengkapnyaDewan Guru Besar UI Sampaikan Petisi Kritik Pemerintah Jokowi, Rektor Tidak Hadir
Baca Selengkapnya