Ketua MK: Integritas, independensi, imparsialitas tak bisa ditawar
Merdeka.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menegaskan integritas, independensi, dan imparsialitas merupakan syarat mutlak yang harus dipegang teguh oleh setiap hakim konstitusi. Tiga syarat inilah yang menjadi patokan utama MK dapat dipercaya oleh publik.
"Dalam menjalankan tugas MK, integritas, independensi dan imparsialitas adalah hal yang tidak dapat ditawar dan hanya dapat dijalankan oleh para hakim yang memiliki kualifikasi sebagai negarawan," ujar Arief di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/1).
Arief melanjutkan ketiga prinsip tersebut juga menjadi kunci MK dalam menjalankan wewenang sebagai penafsir utama konstitusi. Dia menyatakan dalam prinsip tersebut terkandung harapan sangat besar akan terciptanya keadilan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.
-
Mengapa BW setuju dengan tiga hakim MK? Dengan lantang BW menyebut dalil yang dimohonkan kubunya sejalan dengan pendapat para hakim mengenai diperlukannya pemungutan suara ulang di beberapa daerah.
-
Apa yang diputuskan MKMK terkait Arief Hidayat? Hakim Konstitusi, Arief Hidayat dinyatakan tidak melanggar etik terkait jabatannya sebagai ketua umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI).
-
Bagaimana MK menentukan komposisi saksi? 'Mau komposisinya seperti apa, diserahkan kepada pihak-pihak itu, yang penting jumlahnya 19 atau tidak lebih dari 19, mau ahlinya 9 saksinya 10 boleh. Mau ahlinya 5 saksinya 14, boleh,' ungkap Fajar.
-
Bagaimana KY meyakinkan bahwa calon hakim agung memenuhi syarat? 'Artinya, walaupun satu hari menjadi hakim tinggi, termasuk apabila hakim tersebut tidak ditempatkan di pengadilan tinggi, tetapi ditempatkan di unit-unit di MA, misalnya di Badan Pengawas MA, di kepaniteraan dan sebagainya, maka hakim karier tersebut sudah memenuhi syarat sebagai calon hakim agung,' jelas dia.
-
Kenapa Mahkamah Agung membuat 'Pesan Bermakna Jilid III'? Film ini hadir sebagai upaya Mahkamah Agung semakin dekat dengan masyarakat. Selain itu, aspek nilai kejujuran dan integritas menjadi poin utama yang ditekankan dalam membangun peradilan modern dengan SDM yang berkualitas.
-
Kenapa hasil putusan MK harus diterima? 'Itu yang paling penting, menerima apapun hasil keputusan agar tidak terjadi kegaduhan dan memunculkan yang tidak kita inginkan bersama,' kata Pakar Politik Arfianto Purbolaksono saat dihubungi wartawan, Rabu (27/3) malam.
Selanjutnya, terang Arief, MK pernah mendapat pukulan sangat keras yang berhubungan dengan ketiga prinsip tersebut. Kasus penangkapan Akil Mochtar telah meruntuhkan kewibawaan MK dan mengurangi kepercayaan publik kepada lembaga peradilan konstitusi ini.
"Terkait dengan hal ini, kami perlu secara khusus berterima kasih kepada saudara Hamdan Zoelva yang telah bekerja keras sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada masa-masa sulit," ungkap dia.
Di samping itu, Arief menerangkan hal ini diperkuat oleh kekompakan seluruh hakim konstitusi dibantu kepaniteraan dan sekretariat jenderal untuk mengembalikan marwah MK.
"Bersama-sama dengan Yang Mulia seluruh Hakim Konstitusi dan segenap jajaran Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tetap tegar dan secara bertahap telah mampu mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang terpercaya," kata dia.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suhartoyo meminta untuk dapat membangun sinergitas persaudaraan dan juga kebersamaan dalam bekerja sesama hakim konstitusi.
Baca SelengkapnyaSuhartoyo meminta agar Mahkamah Konstitusi tetap menjaga kemandiriannya
Baca SelengkapnyaPakar Politik, Ujang Komarudin meminta masyarakat percaya terhadap integritas MK
Baca SelengkapnyaMKMK menyebut seluruh bukti terkait dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK telah lengkap, termasuk keterangan saksi dan ahli.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, Kejaksaan tidak boleh menjadi alat politik dan harus independen serta profesional
Baca SelengkapnyaMenurut Suhartoyo, selama ini MK selalu konsisten dalam menetapkan suatu keputusan
Baca SelengkapnyaSaldi mengungkapkan, MK, KPU, dan Bawaslu menghadapi tugas berat untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak tahun 2024.
Baca SelengkapnyaIntegritas pemilu merupakan aspek kritis dalam menjaga kesehatan demokrasi suatu negara.
Baca SelengkapnyaMoeldoko pun mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga suasana politik agar tetap damai, dengan tidak mencampuri urusan hukum.
Baca SelengkapnyaPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menambah syarat maju capres dan cawapres berbuntut panjang
Baca SelengkapnyaKetua MK Anwar Usman menjawab opini publik tentang istilah 'Mahkamah Keluarga'.
Baca SelengkapnyaArsul Sani menjelaskan terkait independensi suatu lembaga dan juga tingkat kepercayaan publik.
Baca Selengkapnya