KKB Papua Rilis Bukti Sandera Pilot Susi Air, Ini Tujuannya

Merdeka.com - Pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pimpinan Egianus Kogoya melaporkan merilis bukti pihaknya yang bertanggung jawab atas pembakaran pesawat Susi Air. Bahkan kelompok yang disebut Indonesia sebagai KKB Papua ini resmi merilis penampakan Pilot Susi Air Kapten Philips Max Marthin yang kini sedang disandera.

"TPNPB sudah mengakui bertanggung jawab atas bakar pesawat dan Sandera Pilot Susi Air Yang berwarga negara Selandia Baru," kata juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom dalam keterangannya Rabu (25/1).

Pengumuman itu disampaikan setelah lebih dari sepekan Pilot Kapten Philips M menghilang sejak insiden pembakaran pesawat Susi Air nomor penerbangan SI 9368 oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, Selasa (7/2) lalu.

Sebby menyebut, tujuan penyanderaan Kapten Philips M sebagai alat negosiasi dengan pihak Pemerintah Selandia Baru dalam rangka kepentingan mereka.

"Dan kami tepati janji kami dan bertanggung jawab secara Politik. Karena ini isu politik, Pilot New Zealand jaminan Negosiasi Politik," tuturnya.

Adapun dari beberapa dokumentasi yang didapat, terlihat penampakan Kapten Philips M terlihat tengah berada di hutan. Dengan kondisi sehat dan penjagaan ketat dari pasukan TPNPB-OPM bersenjatakan lengkap.

Selain penampakan Kapten Philips M, TPNPB-OPM juga menyebarkam foto dan video usai mereka membakar pesawat Susi Air berwarna putih dengan corak biru di bagian belakang.

©2023 Merdeka.com

Kata Menko Polhukam

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, bahwa pilot Susi Air yang hilang usai insiden pembakaran di Papua, kini disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Saya Menko Polhukam RI, ingin menyampaikan penjelasan dan sikap pemerintah terkait dengan tragedi atau peristiwa Susi Air yang sampai hari ini masih terjadi penyanderaan oleh sekelompok orang Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) di Papua yang masih menyandera Kapten Pilot Philip Merthens yang belum dilepas," tutur Mahfud kepada wartawan, Selasa (14/2).

Menurut Mahfud, pemerintah Indonesia tengah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan terhadap sandera dengan pendekatan yang sifatnya persuasif. Hal itu pun lantaran mengutamakan keselamatan sandera.

 "Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan komunikasi dengan pemeirntah Selandia Baru untuk memantau dan mengakselerasi penanganan pembebasan sandera Philps Mark Merthens. Penyanderaan warga sipil, penyanderaan warga sipil, dengan alasan apapun tidak dapat diterima," jelas dia.

Instagram/@infokomando.official ©2023 Merdeka.com

Oleh sebab itu, lanjut Mahfud, upaya persuasif menjadi pedoman utama demi keselamatan sandera. Namun begitu, pemerintah tidak menutup upaya lain.

"Pemerintah juga ingin menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI, baik menurut konstitusi Republik Indonesia maupun menurut hukum internasional maupun menurut fakta yang sekarang sedang berlangsung," ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan, Papua adalah bagian yang sah dari NKRI dari berbagai aspek. Oleh sebab itu, Papua hingga seterusnya dan selamanya akan tetap menjadi bagian yang sah dari NKRI.

"Terima kasih atas perhatiannya, terimakasih juga kepada pemerintah daerah, Polri, TNI, BIN, dll yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian dalam menangani masalah ini," Mahfud menandaskan.