Komisi X DPR Beri Banyak 'Pekerjaan Rumah' Buat Nadiem Makarim

Merdeka.com - Anggota Komisi X DPR memberikan sejumlah pekerjaan rumah kepada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Dari mulai kualitas hingga gaji guru menjadi sorotan.

Politikus PKS, Fahmi Alaydroes mengungkapkan, kualitas guru harus diperhatikan. Hal tersebut dianggap menjadi salah satu masalah mendasar dalam pendidikan Indonesia.

"Guru harus dapat prioritas. Dari sisi jumlah maupun dari sisi kemampuan harus terus menerus," kata Fahmi saat rapat kerja antara Mendikbud dan Komisi X di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/12).

Dia pun meminta Nadiem membuat 'roadmap' alias peta jalan pembinaan guru di Indonesia. Dengan demikian, ada satu acuan dalam upaya meningkatkan kualitas guru.

"Mulai dari rekrutmen, proses pembinaan, sampai proses atau strategi peningkatan karir mereka. Termasuk kompensasi gaji dan sebagainya," ujar dia.

"Perlu ada roadmap yang jelas agar kemudian hari, kita tidak perlu lagi berdebat mengenai mutu pendidikan karena faktor utama dari mutu pendidikan adalah guru telah kita selesaikan dengan sebaik-baiknya," tandas.

Sementara itu, Politikus Gerindra Ali Zamroni menyoroti rendahnya upah guru, terutama di daerah terpencil. Dia menyesalkan masih ada guru yang digaji Rp300 ribu per bulan.

"Bayangkan gaji (guru) per jam Rp10.000-12.000. Kalau dikumpulkan sebulan Rp300.000. Kalau saya bangun rumah, tukang itu satu hari Rp100.000-200.000, kernetnya Rp150.000, masa iya kita tidak bisa memberikan gaji lebih kepada guru," tambah dia.

Dia sepakat dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Izin sekolah bakal dicabut jika diketahui menggaji rendah guru yang bekerja di sana.

"Saya sepakat dengan Gubernur Jawa Tengah bahwa cabut Izin sekolah yang tidak memberikan gaji guru sesuai dengan UMR. Itu langkah konkret. Koordinasi dengan daerah, baik itu provinsi, maupun kabupaten/kota menjadi sangat penting," tandasnya.