Kompolnas khawatir surat edaran Polri justru picu sweeping Ormas

Merdeka.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengkhawatirkan surat edaran Polri perihal perayaan Natal memicu gerakan 'sweeping' organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu.

"Saya justru khawatir imbauan semacam ini bisa disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk razia," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara Minggu (18/12).

Poengky menilai, surat edaran Polri yang berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai dasar hukum merupakan langkah keliru. Poengky menyebutkan, fatwa MUI bukan produk perundang-undangan yang dapat dijadikan rujukan dasar hukum di Indonesia.

Poengky menegaskan, penghormatan dan perlindungan kebebasan beragama maupun berkeyakinan telah dijamin secara konstitusi di Indonesia.

Sebelumnya, Polres Metro Bekasi Kota menerbitkan Surat Edaran Nomor: B/4240/XII/2016/Restro Bks Kota tertanggal 15 Desember 2016 Perihal Himbauan Kamtibmas.

Selain itu, Polres Kulon Progo DIY dengan Nomor:B/4001/XII/2016/Intelkam tertanggal 17 Desember 2016 Perihal Himbauan Kamtibmas yang ditujukan kepada para pimpinan perusahaan.

Surat tersebut untuk mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang bermuatan suku, ras, agama dan antar golongan saat merayakan Hari Natal 2016 dan Tahun Baru 2017.

Pimpinan perusahaan menjamin hak beragama umat Muslim dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non Muslim kepada karyawan/karyawati.

Untuk diketahui, aksi sweeping atau razia terjadi di Surabaya yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) dan dikawal ketat oleh Polrestabes Surabaya. Massa FPI melakukan sweeping ke mal-mal pada Minggu (18/12/2016).

FPI melakukan pawai ta'aruf untuk melakukan sosialisasi Fatwa MUI Nomor 56/2016 tentang hukum penggunaan atribut keagamaan non muslim di mall-mall dan pusat perbelanjaan. Kegiatan ini dikawal langsung oleh Kapolrestabes Surabaya M Iqbal.