Konsisten Dukung Anggaran Kemensos, Mensos Juliari Apresiasi DPR RI
Merdeka.com - Menteri Sosial Juliari P Batubara menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dukungan DPR RI terhadap program-program Kementerian Sosial. Dukungan DPR dapat dilihat dari terus meningkatnya anggaran Kemensos khususnya dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.
Mensos Juliari menyatakan, terus meningkatnya anggaran Kementerian Sosial dalam penanganan dampak pandemi tidak lepas dari kerja sama dan dukungan kuat dari DPR. "Kepada Ketua DPR Ibu Puan Maharani kami sampaikan terima kasih dan apresiasi. Kerja bersama antara pemerintah dengan DPR sangat positif berdampak pada kinerja Kemensos dalam penanganan dampak pandemi Covid-9," kata Mensos Juliari di Denpasar (16/10).
Hari ini, Jumat (16/10), Menteri Sosial Juliari P. Batubara bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, mendampingi Ketua DPR Puan Maharani, hadir di Bali menyaksikan pencairan bansos di dua lokasi.
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Apa yang dipantau DPR terkait Pilkada? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
Pertama di Desa Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Di sini rombongan menyaksikan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sosial Beras (BSB). Kedua, rombongan menyaksikan simulasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako oleh Bank BTN di lokasi e-Warong KUBE di Kecamatan Denpasar Selatan. Ketua DPR RI Menteri Sosial, Menteri PPPA berdialog dengan penerima manfaat.
Dalam sambutannya, Puan berpesan kepada masyarakat Bali agar mematuhi protokol kesehatan yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. "Selama vaksin dan obat belum ditemukan, saya minta bapak ibu bersabar dengan mematuhi protokol kesehatan," katanya.
Ketua DPR juga melakukan fungsi pengawasan dengan mengecek dan berdialog dengan para penerima manfaat. Ia bertanya tentang segala sesuatu terkait dengan pemanfaatan dana bantuan yang diterima KPM.
Saat mengecek di loket pembelian komoditas pangan, Puan mendapati harga tempe yang diketahui berharga Rp2000/potong atau lebih tinggi dari harga di pasar. Di lain pihak, Puan tampak puas dengan jawabnya KPM yang rata-rata memanfaatkan bantuannya untuk keperluan penting.
Dalam menyelenggarakan tugas perlindungan sosial, anggaran Kemensos mengalami peningkatan dari pagu Rp 62,7 triliun meningkat menjadi Rp 104, 4 triliun, kemudian Rp 124 triliun dan saat ini Rp 134,008 triliun.
Sejalan dengan meningkatnya anggaran, realisasi anggaran juga meningkat. Realisasi anggaran per 14 Oktober mencapai 82,18%. "Tingginya realisasi juga tidak lepas dari pengawasan dan kerja sama yang baik dengan DPR," katanya.
Menteri Sosial Juliari P Batubara dan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati Mendampingi Ketua ©2020 Merdeka.comJumlah penerima manfaat program Keluarga Harapan (PKH) di Propinsi Bali sejumlah 94.300 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp47,150 miliar yang tersebar di 9 kabupaten/kota. Jumlah penerima manfaat BPNT/Kartu Sembako di Propinsi Bali sebanyak 174.480 KPM tersebar di 9 kabupaten/kota. Hingga Oktober 2020, Propinsi Bali telah mendapatkan bantuan sebesar Rp 319,452 miliar.
Untuk BST, jumlah penerima manfaat di Provinsi Bali sebanyak 189.635 KPM dengan nilai Rp568,869 miliar. Dan untuk BSB di Provinsi Bali menjangkau 86.566 KPM dengan volume beras sebanyak 3.895.470 kg, atau senilai Rp 39.024.818.460. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepada seluruh anggota dewan juga, Puan mengingatkan agar DPR semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat
Baca SelengkapnyaKarmila mengatakan, kunjungan ini bersifat silaturahim sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Riau.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Fraksi PKS bertanya ke Mensos Risma soal penyaluran bansos di Februari jelang pemilu
Baca SelengkapnyaNgabalin menilai keterangan empat menteri itu melengkapi apa yang dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaRapat kali ini membahas terkait evaluasi fungsi pengawasan terhadap internal KPK.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaPemanggilan tersebut terkait pertanggungjawaban program bantuan dana provinsi tahun 2020-2022.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca SelengkapnyaPuan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca SelengkapnyaPuan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca Selengkapnya