Korupsi di Indonesia & sejarah runtuhnya VOC

Merdeka.com - Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadi salah satu penyebab runtuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Di era Reformasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun dibentuk buat memberangus korupsi yang sudah akut di tanah air.

Kini, hampir dua dekade Reformasi bergulir korupsi masih saja terjadi di Indonesia. Dari pejabat tingkat rendah hingga pejabat tingkat tinggi, pimpinan partai, terlibat korupsi dan harus mendekam di balik jeruji besi. Uang negara yang sejatinya buat kepentingan rakyat pun digasak oleh para tikus berdasi itu.

Mantan Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Buya Ahmad Syafii Maarif menyayangkan sikap elite politik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Syafii menilai tidak ada keseriusan pemberantasan korupsi dari para elite politik.

"Yang agak menyedihkan itu, elite politik tidak kompak dukung KPK. Padahal Undang-Undangnya dibuat di DPR bersama Pemerintah," kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu saat menghadiri perayaan Hari Antikorupsi se-dunia, di Bidakara Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (12/12) kemarin.

Dia bahkan melihat para elite politik tidak nyaman dan cenderung tidak suka dengan keberadaan KPK. Padahal, imbuhnya, tanpa KPK, Indonesia bisa runtuh.

Buya lantas menyindir sejarah kebangkrutan VOC. Buya mengatakan VOC runtuh akibat tindakan korupsi yang menggerogoti dari dalam.

"Tentu kita tidak mau bangsa ini hancur dengan digerogoti dari dalam," katanya.

Seperti diungkapkan Buya Ahmad Syafii Maarif, korupsi memang sudah ada sejak dulu. Bahkan korupsi menjadi salah satu penyebab perusahaan multinasional pertama di dunia, VOC, bangkrut dan runtuh.

Vereenigde Oostindische Compagnie (Perserikatan Perusahaan Hindia Timur atau Perusahaan Hindia Timur Belanda) atau biasa dikenal dengan singkatan VOC, didirikan pada 20 Maret 1602. Perusahaan Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia itu hampir dua abad menguasai Indonesia, hingga akhirnya bangkrut dan dibubarkan pada 1799.

Di masa kejayaannya, VOC merupakan perusahaan yang memiliki keuntungan 'selangit' dari hasil monopoli menjual rempah-rempah nusantara ke Eropa. Meski berstatus perusahaan, VOC yang biasa dikenal sebagai kompeni itu memiliki sejumlah hak istimewa sesuai yang tercantum dalam Oktrooi (Piagam/Charta) tanggal 20 Maret 1602.

Pertama, VOC memiliki hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaens serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri.

Kedua, VOC memiliki hak kedaulatan (soevereiniteit) sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara untuk memelihara angkatan perang, memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar Negeri Belanda, memerintah daerah-daerah tersebut, menetapkan/mengeluarkan mata-uang sendiri, serta memungut pajak.

Pada 1669, VOC merupakan perusahaan pribadi terkaya sepanjang sejarah, dengan memiliki aset yakni 150 perahu dagang lebih, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, angkatan bersenjata pribadi dengan 10.000 tentara, dan pembayaran dividen 40 persen.

Namun, kemajuan VOC sebanding lurus dengan praktik korupsi yang dilakukan para petingginya. Jual beli jabatan juga biasa dilakukan. Sogokan wajib diberi jika seseorang ingin menjadi pegawai atau menjabat di VOC. Alhasil korupsi di perusahaan multinasional pertama itu merajalela.

Tak cuma itu, sistem upeti juga terjadi di VOC. Pejabat yang lebih rendah harus memberi upeti kepada pejabat di atasnya. Korupsi pun terjadi di setiap lini VOC. Belum lagi perang yang terjadi dengan kerajaan dan masyarakat pribumi yang membutuhkan banyak uang membuat kondisi keuangan VOC makin kritis.

Pada 1975, total utang VOC mencapai 136,7 juta gulden. VOC tak lagi bisa tertolong. Pemerintah Belanda akhirnya memutuskan untuk membubarkan VOC pada 31 Desember 1799. Semua utang dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. (mdk/dan)