KPK sebut Hadi Poernomo tak paham kewenangan penyidikan

Merdeka.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selaran menggelar sidang praperadilan mantan ketua BPK, Hadi Poernomo, yang berjalan hingga delapan jam. Usai Hadi membacakan permohonannya, pihak KPK pun membacakan jawabannya.

Jawaban yang diberikan pihak KPK terkait dengan berhak atau tidaknya wewenang KPK dalam menyidik kasus yang berkaitan dengan pajak. Pihak KPK mengungkapkan jika Hadi tidak memahami konteks kewenangan KPK untuk menyelidiki perkara korupsi.

"KPK tidak menyidik soal pajak, tetapi kebijakan yang bersembunyi di balik penyalahgunaan kewenangan perpajakan," kata salah satu anggora Biro Hukum KPK, Yudi Kristiana di ruang sidang utama PN jaksel, Senin (18/5).

Baginya, apa yang disampaikan Hadi dalam permohonannya tidak konsisten dan mengada-ada. Yudi juga mengungkapkan apabila sampai permohonan Hadi diterima maka sama artinya dengan membatasi KPK dan membiarkan korupsi terjadi di ranah perbankan.

"Apabila hakim menyetujui pernyataan pemohon maka sama saja dengan membangun hukum yang sekehendak tanpa memperhatikan konteks tekstual. Sehingga hukum menjadi kehilangan tujuannya dalam spirit pemberantasan korupsi," papar Yudi.

Sidang praperadilan pun akan dilanjutkan, Selasa (19/8), dengan agenda bukti tertulis. "Besok kita lanjutkan persidangan pada pukul 13.00 dengan agenda bukti tertulis dari pemohon maupun termohon," ujar hakim tunggal Haswandi. (mdk/did)