KPU bangun puluhan Rumah Pintar Pemilu sebagai pendidikan politik

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat program Rumah Pintar Pemilu (RPP) guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan pendidikan politik. Tahun 2016, KPU telah membangun rumah demokrasi tersebut di 9 provinsi dan sekitar 60 kabupaten dan kota. Untuk tahun ini, akan dibangun lebih banyak lagi rumah demokrasi yang sama.

"RPP ini kita bangun sebagai pusat informasi dan data pemilu. Sejak pertama kali dibangun hingga sekarang sudah bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Tahun 2017 Sukoharjo melaunching terlebih dahulu," ujar Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro usai meresmikan Rumah Demokrasi di Sukoharjo, Selasa (24/1).

Juri mengakui, pembangunan RPP tidak bisa mengkover semua daerah. Ia menyarankan, bagi KPU di daerah yang mendapat dukungan anggaran bisa juga membangun dan mengembangkannya sendiri sebagai sarana belajar dan pusat data pemilu.

Orang lain juga bertanya?

"Dengan pembangunan RPP ini kami berharap bisa digunakan menjadi tempat diskusi maupun studi tentang berdemokrasi dalam penyelenggaraan pemilu. Tujuan akhirnya tentu mampu meningkatkan jumah partisipasi pemilih, terutama dari kalangan pemilih pemula yang saat ini belum begitu tertarik tentang berdemokrasi yang baik," jelasnya.

Rumah Pintar Pemilu ini, lanjut dia, bisa digunakan untuk kegiatan apa saja berkaitan dengan pemilu dan oleh siapa saja. Termasuk konsultan politik dalam mencari data.

Rumah Demokrasi yang dibangun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo diresmikan oleh Ketua KPU RI. Pusat kegiatan pendidikan dan sosialisasi tentang demokrasi dan politik ini dilengkapi perpustakaan dan dokumentasi proses pemilu sejak tahun 1955. Di ruangan perpustakaan tersebut terdapat banyak buku bacaan politik yang bisa dibaca oleh masyrakat dan pelajar yang ingin mengetahui proses berdemokrasi maupun pelajaran politik.

"Rumah demokrasi ini juga sebagai pusat diskusi dan simulasi pemilu. Ada juga ruang audio visual. Saat ini belum semua data dan dokumen pelaksanaan pemilu ada, kedepan akan diupayakan untuk dilengkapi," tandasnya.

(mdk/msh)