KPU Siap Cetak 1,2 Miliar Lembar Surat Suara Pemilu 2024
Sebanyak 1.208.921.320 lembar surat suara akan dicetak
Sebanyak 1.208.921.320 lembar surat suara
KPU Siap Cetak 1,2 Miliar Lembar Surat Suara Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) bakal mencetak 1,2 miliar lebih lembar surat suara untuk Pemilu 2024.
Menurut Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, miliaran lembar surat suara tersebut meliputi pemiluhan presiden, pemilihan anggota legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
"Sebanyak 1.208.921.320 lembar surat suara (akan dicetak). Jadi tiap pemilih akan mendapatkan lima jenis surat suara,"
kata Yulianto saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta Rabu (20/9/2023).
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan miliaran lembar surat suara tersebut dihitung berdasarkan surat suara yang dibutuhkan per tempat pemungutan suara (TPS). Artinya, jumlah tersebut bukan hasil perkalian dari daftar pemilih tetap (DPT) yaitu 204.807.222 orang.
" loading="lazy" width="375" height="225">
“Jadi jumlahnya DPT di TPS ditambah dua persen surat suara cadangan dari jumlah DPT di TPS," rinci Hasyim di tempat yang sama.
Sebagai informasi, pengadaan surat suara akan masuk ke dalam jadwal pengadaan logistik tahap kedua. Sebab, produksi surat duara harus menunggu dirampungkannya daftar calon tetap (DCT) pada pemilu legislatif yang saat ini masih berproses dan DCT pemilu presiden yang masih belum dimulai.
Diketahui, KPU RI akan menandatangani kontrak payung pengadaan logistik tahap 2 pada 3 November mendatang. Usai surat suara rampung maka KPU RI akan langsung mendistribusikan ke KPU kabupaten/kota pada 15 November 2023 untuk selama 60 hari kedepan.
Soal Logistik KPU untuk Putaran Kedua Pilpres 2024
Hasyim Asy’ari memastikan, KPU dalam kondisi siap bilamana Pemilu Presiden atau Pilpres tahun 2024 berjalan dua putaran. Menurut dia, KPU tidak bisa memprediksi namun wajib melakukan antisipasi jika memang harus berjalan dua putaran.
“KPU harus harus merencanakan situasi yang tidak bisa diprediksi, kita tidak bisa tahu paslon berapa, kita tidak bisa tahu jadinya nanti ada berapa, tapi saat situasi memenuhi syarat untuk putaran kedua maka KPU harus merencanakan supaya segala sesuatunya sudah siap, baik anggaran logistik dan lainnya,” tutur Hasyim.
Hasyim menegaskan, anggaran logistik untuk Pilpres putaran kedua di Pemilu 2024 sudah siap. Sebab anggaran untuk hal itu sudah ada dan sudah disetujui Komisi II DPR RI dengan pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI.
