Label 'Lulus Sensor' dalam Video Ikan Asin Palsu

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Penyidik Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya telah memeriksa seorang saksi dari Lembaga Sensor Film terkait video 'Bau Ikan Asin'. Pemeriksaan itu dilakukan dikarenakan dalam video yang dibuat tersangka Galih Ginanjar, Rey Utami, dan Pablo Benua menyatakan telah lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penyidik memeriksa seorang saksi yang bertugas sebagai tenaga sensor yang bertugas dan tanggung jawab sehari-hari melakukan pensensoran film. Dari hasil pemeriksaan, kalau apa yang disampaikan para tersangka tidaklah benar.

"Bahwa keterangan lulus sensor pada menit 00:58 adalah palsu dan tidak benar. Karena penulisannya pada tampilannya sudah salah sehingga video tersebut seolah-olah telah dinyatakan telah lulus sensor di Lembaga Sensor Film dan informasi tersebut tidak benar," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/7).

Orang lain juga bertanya?

Dalam hal ini, Lembaga Sensor Film menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin telah lulus sensor pada video Bau Ikan Asin itu. Sebab, kata Argo, tersangka Rey Utami dan Pablo Benua tidak pernah menyambangi Lembaga Sensor Film untuk video viral itu.

"Tersangka Pablo dan Rey ini tidak pernah datang ke Lembaga Sensor Film untuk pengajuan izin sensor. Bahwa video semacam tulisan yang menyatakan telah lulus sensor, tetapi setelah kami teliti, judul tersebut tidak pernah masuk untuk disensorkan ke Lembaga Sensor Film," tegas Argo.

Selain itu juga, Lembaga Sensor Film juga menegaskan kalau penulisan nomor lulus sensor itu pun tidak benar. "Dengan demikian penulisan telop atau penulisan nomor lulus sensor tersebut adalah palsu," pungkas Argo.

Berdasarkan pemeriksaan hasil tersebut, tersangka Pablo Benoa dan Rey Utami memenuhi unsur dugaan melakukan manipulasi, penciptaan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Sebagaimana Pasal 35 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

(mdk/ded)