Larangan PNS selfie sama Cagub & diunggah ke medsos dinilai berlebihan

Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) memberlakukan larangan para aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai negeri sipil (PNS) berswafoto (selfie) atau berfoto bersama dengan calon kepala daerah dan kemudian menggungah foto itu ke media sosial. Larangan tersebut menimbulkan pro dan kontra.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo termasuk yang tak sependapat dengan aturan tersebut. Rudy, sapaan akrab Wali Kota Solo menganggap aturan tersebut terlalu berlebihan. Dia tak sepakat dengan aturan yang mulai berlaku 1 Januari 2018 tersebut.

"Saya kira peraturan Kemenpan RB itu terlalu berlebihan. Selama ini foto bersama sudah menjadi kewajaran. Belum tentu foto bersama calon itu menjadi salah satu bentuk dukungan," ujar Rudy, Selasa (9/1).

Menurut Rudy, yang seharusnya ditindak itu adalah orang yang tertangkap politik uang, itu sudah merusak pola pikir. Namun jika foto dengan calon dilarang, hal tersebut dinilainya berlebihan. Dia menegaskan, hak untuk memilih calon juga dimiliki oleh ASN. Untuk itu, dia mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkot memberikan hak suaranya dalam Pilgub Jateng.

"Saya berharap seluruh ASN bisa menjunjung tinggi netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Kami meminta kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk tegas dalam menindak setiap bentuk praktik politik uang. Sebab kegiatan tersebut sudah merusak pola pikir masyarakat," tandasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Budi Yulistianto menyampaikan pihaknya akan menjatuhkan sanksi hingga pemecatan, jika ada ASN yang terbukti terlibat sebagai tim sukses pasangan calon kepala daerah. Selama masa kampanye, ASN juga diminta menjaga iklim agar tetap kondusif, serta menjaga soliditas dan solidaritas.

"ASN kita akan menggunakan hak pilih sebaik-baiknya dan tetap berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.

Seperti diketahui dalam surat edaran Kemenpan RB bertanggal 27 Desember 2017 dan ditandatangani oleh Menpan RB, Asman Abnur disebutkan ancaman sanksi disiapkan bagi ASN nekat melanggar kebijakan ini, mulai sanksi administratif hingga pemecatan.