Lestarikan Budaya Daerah, Kemendagri Kumpulkan Raja Hingga Pemangku Adat di TMII

Merdeka.com - Keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Kebudayaan harus dikembangkan dengan tetap menghargai keragaman dan perbedaan; mengukuhkan solidaritas sosial dan daya rekat masyarakat serta membangun harmoni sosial, yaitu memberi pengakuan terhadap keunikan dan identitas khusus pada kelompok masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyelenggarakan Temu tokoh Raja, Sultan, Datu, Pelingsir, Pemangku Adat Istiadat, Budayawan dan Ormas Bidang Kebudayaan di Daerah (gelar seni budaya Nusantara dan dialog kebudayaan) bertempat di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta (25/07/2019).

Terkait upaya pelestarian budaya di daerah, Pemerintah melalui Kemendagri telah menerbitkan beberapa regulasi. Pada tahun 2007 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Ormas Bidang Kebudayaan, Keraton Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam pemberian fasilitasi terhadap ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah di wilayah sesuai susunannya.

Melalui Permendagri ini para Raja, Sultan, Datu, Pelingsir, Pemangku Adat Istiadat, Budayawan dan Ormas Bidang Kebudayaan diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah, jelas Soedarmo selaku Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Budaya daerah merupakan pembentuk jati diri bangsa, kekayaan bangsa yang harus diperhatikan secara serius dan seksama terutama dalam memajukan era globalisasi saat ini. Budaya daerah dapat memberi andil yang sangat besar dalam pembentukan jati diri bangsa dan proses regenerasi bangsa.

"Dengan semakin beratnya tantangan yang sedang dihadapi oleh bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, sudah saatnya kita kembali kepada nilai-nilai kearifan budaya lokal yang sudah banyak ditinggalkan. Sikap toleransi, gotong royong, musyawarah mufakat merupakan kearifan lokal yang harus kita kedepankan sebagai identitas jati diri bangsa Indonesia," tutur Dirjen Polpum Kemendagri, Soedarmo dalam rilis yang diterima merdeka.com, Kamis (25/7).

Raja, Sultan, Datu, Pelingsir Pemangku Adat Istiadat, Budayawan dan Ormas Bidang kebudayaan menurut Soedarmo, memiliki peran strategis dalam melestarikan, memelihara norma, nilai moral, etika dan budaya, serta menularkan sikap positif kepada masyarakat.

"Kemampuan tersebut tidak terlepas dari peran masa lalu kerajaan atau keraton-keraton yang ada di Nusantara ini dalam menjaga nilai-nilai luhur atau kearifan lokal yang diajarkan para pendahulunya," imbuhnya.

Sejarah telah mencatat Raja, Sultan, Datu, Pelingsir, telah melepaskan kedulatan serta rela memberikan miliknya demi persatuan dan kesatuan bangsa. Diharapkan Raja, Sultan, Datu, Pelingsir, sekarang tetap meneruskan leluhurnya memberi andil dalam menjaga NKRI dan budaya luhur bangsa. Selain menjalankan fungsi sebagai pusat pelestarian dan pengembangan adat budaya dan nilai-nilai sosial budaya, juga sebagai pemersatu dari keberagaman etnik, agama, dan kepercayaan dan yang terpenting bisa menjadi perekat dalam menjaga keutuhan NKRI.

"Dengan memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia harapannya melalui kegiatan ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan peran serta dan tanggung jawab Raja, Sultan, Datu, Pelingsir Pemangku Adat Istiadat, budayawan dan Ormas bidang kebudayaan dalam ikut melestarikan budaya bangsa, memelihara integritas nasional dan menguatkan jati diri bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, semangat kekeluargaan dan gotong royong, jiwa patriotisme nasionalisme, dan sikap toleransi, serta senantiasa menjunjung tinggi etika dan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,"tutup Soedarmo. (mdk/paw)