LPSK Bayarkan Kompensasi Rp 6,1 Miliar untuk 43 Korban Terorisme Masa Lalu di Bali

Merdeka.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membayarkan kompensasi bagi 43 korban terorisme masa lalu (KTML) yang berdomisili di Bali. Kompensasi tersebut, senilai Rp 6.165.000.000 dan diserahkan langsung Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, di Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Jumat (18/2).

"Ini, adalah korban tindak pidana terorisme masa lalu yang sekarang berdomisili di Bali. Kenapa saya sebut demikian, karena ada juga korban menjadi korban di peristiwa lain di Poso (Sulawesi Tengah) tapi mereka berdomisili di Bali," kata Hasto.

Ia menyebutkan, untuk 43 korban itu merupakan korban langsung maupun ahli waris korban meninggal dunia, terdiri dari 8 ahli waris korban meninggal dunia, 4 korban luka berat, 25 korban luka sedang dan 6 orang luka ringan. Mereka merupakan korban dari peristiwa terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II, peristiwa penembakan di Desa Paunica, Poso.

Hasto menyampaikan, sebanyak 43 orang ini merupakan bagian dari 357 orang KTML yang berhasil diidentifikasi LPSK bersama BNPT dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima kompensasi. Sebanyak 357 korban berasal dari 57 peristiwa terorisme masa lalu yang tersebar di 19 provinsi di Indonesia, dan WNA serta WNI yang tinggal di Amerika Serikat, Jerman, Australia, Kanada dan Belanda.

“Total nilai kompensasi untuk 355 orang korban (KTML) sebesar Rp 59.220.000.000 yang telah dibayarkan. Sedangkan untuk dua orang lagi (pembayaran kompensasi) segera dirampungkan pada awal tahun ini,” ujarnya.

Menurut Hasto, penyerahan kompensasi ini merupakan implementasi Undang-undang No. 5 Tahun 2018 dan PP Nomor 35 Tahun 2020. Sejak Undang-undang itu lahir, secara terang benderang dinyatakan bahwa seluruh korban terorisme merupakan tanggung jawab negara.

“Undang-undang No. 5, tahun 2018 merupakan regulasi yang sangat progresif dan menunjukkan keberpihakan terhadap korban terorisme. Salah satu hal istimewa dari Undang-undang ini adalah munculnya terobosan hukum yang membuka kesempatan bagi korban terorisme masa lalu untuk mendapatkan kompensasi tanpa melalui jalur pengadilan,” ujarnya.

Sementara, di tempat yang sama Wakil Ketua LPSK Susilaningtias berharap kompensasi yang dibayarkan dapat digunakan untuk memulihkan kehidupan sosial ekonomi para korban. LPSK akan berupaya membangun sinergi dengan kementerian atau lembaga terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Bali agar korban yang mendapatkan kompensasi dapat diberikan pendampingan melalui kegiatan-kegiatan pembekalan dan pelatihan kewirausahaan.

“Kompensasi diharapkan dapat dimanfaatkan secara bijaksana dan tidak konsumtif. LPSK siap bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membangun program pembekalan dan pelatihan kewirausahaan tersebut,” ujar Susi.

Sementara, kompensasi berdasarkan derajat luka dimaksud terdiri dari luka ringan senilai Rp 75.000.000, derajat luka sedang Rp 115.000.000, dan derajat luka berat Rp 210.000.000. Sedangkan untuk ahli waris korban meninggal dunia mendapatkan kompensasi sebesar Rp 250.000.000.

“Nilai tersebut sesuai izin prinsip yang dikeluarkan Kementerian Keuangan bagi korban terorisme masa lalu,” ujarnya.