Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Luhut soal perpres mobil pejabat: Masak Presiden gak boleh keliru?

Luhut soal perpres mobil pejabat: Masak Presiden gak boleh keliru? Luhut Binsar Panjaitan. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan mengatakan wajar jika Presiden Joko Widodo tidak 100 persen membaca isi Perpres No. 39/2015 tentang kenaikan tunjangan uang muka mobil buat pejabat negara. Luhut mencontohkan, pejabat negara sekelas dirinya saja memiliki banyak tugas dan dokumen yang harus ditanda tanganin.

"Bukan menyalahkan. Memang benar kalau itu sih. Saya pun tanda tangan kalau sudah di paraf-paraf semua, ya tanda tangan bisa saja keliru masa presiden enggak boleh keliru," ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4).

Luhut enggan mengatakan jika Presiden Jokowi kurang teliti. Menurut Luhut, Presiden hanya keliru saja untuk tanda tangan.

"Ya bukan kurang teliti. Kalau kamu sudah pejabat sekelas beliau, saya aja di kantor kalau sudah di parafin 3-4 paraf gitu ya sudah percaya teken aja," ujarnya.

Luhut mengatakan, jika ada kekeliruan, bisa saja Presiden Jokowi menarik kembali Perpres tersebut. Luhut memastikan Presiden sangat fokus pada kepentingan rakyat.

"Bisa aja beliau narik kembali kan. Ada yang masalah itu. Beliau sangat konsern itu, ya beliau bilang bisa mekanisme proses pengambilan keputusan yang keliru, ya kan tidak salah kalau di cabut. Bisa saja, saya gak tau nanti kita tunggu aja," ujarnya.

Luhut sendiri menilai kenaikan tunjangan uang muka mobil pejabat tidak pas saat ini. Sebab, saat ini perekonomian Indonesia belum stabil setelah harga BBM baru naik lagi.

Luhut mengindikasikan jika waktunya pas angka Rp 210 juta itu tidak bersih diterima pejabat. Jatuhnya setelah dipotong pajak Rp 175 juta dan minimal hanya dapat toyota Avanza baru.

"Sebenarnya itu dari dulu sudah ada. Mungkin waktunya tidak pas, karena angkanya kalau gak keliru jadi Rp 175 juta kira-kira begitu setelah pajak segala macam di potong. Jadi gak juga karena teman-teman DPR itu yang memerlukannya. Itu untuk mobil Avanza sederhana juga tidak istimewa. Hanya momentumnya caranya memberi tahunya jadi menimbulkan kegaduhan," ujarnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Respons Keras Luhut Panjaitan, Viral Ahok Bilang Jokowi dan Gibran Tak Bisa Kerja
VIDEO: Respons Keras Luhut Panjaitan, Viral Ahok Bilang Jokowi dan Gibran Tak Bisa Kerja

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memuji integritas Presiden Jokowi dalam memimpin negeri

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud Soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak: Bisa Jadi Alasan Pemakzulan
TPN Ganjar-Mahfud Soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak: Bisa Jadi Alasan Pemakzulan

Menurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nada Tegas Luhut
VIDEO: Nada Tegas Luhut "Sesama Pembantu Presiden Jangan Khianati Ketentuan!"

Luhut juga menegaskan untuk menjaga kredibilitas Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Setuju Pesan Luhut ke Prabowo Jangan Bawa Orang Toxic ke Kabinet
VIDEO: Jokowi Setuju Pesan Luhut ke Prabowo Jangan Bawa Orang Toxic ke Kabinet

Presiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.

Baca Selengkapnya
Analisis Pakar soal Efek Buruk Secara Politik atas Ucapan Jokowi Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
Analisis Pakar soal Efek Buruk Secara Politik atas Ucapan Jokowi Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.

Baca Selengkapnya
Soal Pose Dua Jari dari Mobil Kepresidenan, TPN Ganjar: Ibu Iriana Terikat Netralitas
Soal Pose Dua Jari dari Mobil Kepresidenan, TPN Ganjar: Ibu Iriana Terikat Netralitas

Terlebih, kata Todung, Presiden Jokowi pernah mengadakan pertemuan dengan seluruh para kandidat capres.

Baca Selengkapnya
Kawal Hilirisasi, Jokowi-Luhut Dianalogikan Layaknya Sopir Angkot Medan dan Kenek
Kawal Hilirisasi, Jokowi-Luhut Dianalogikan Layaknya Sopir Angkot Medan dan Kenek

Perbandingan itu diberikan lantaran keduanya berani menerjang berbagai desakan dari luar negeri yang tidak menyukai program hilirisasi yang diusung Pemerintah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, NasDem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, NasDem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Fasilitas Negara yang Boleh dan Tak Boleh Dipakai Presiden jika Ikut Kampanye
Ini Daftar Fasilitas Negara yang Boleh dan Tak Boleh Dipakai Presiden jika Ikut Kampanye

Presiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Setuju Pemerintahan Prabowo-Gibran Tak Diisi Orang Toxic
Jokowi Setuju Pemerintahan Prabowo-Gibran Tak Diisi Orang Toxic

Jokowi tidak mau mengartikan lebih jauh arah perkataan Luhut.

Baca Selengkapnya