Mahfud MD: Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Itu Gila-Gila Lo

Merdeka.com - Pemerintah memberikan perhatian penuh pada kasus tindak pidana perdagangan orang. Saat ini, berbagai upaya terus dilakukan untuk terus menekan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Sekarang kami sedang intensif melakukan persiapan-persiapan-nya agar lebih cepat gerak-nya," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, saat menghadiri workshop reformasi birokrasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Senin (30/1).

Beberapa waktu lalu Prof. Mahfud bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Dalam rapat itu, pembahasan fokus pada masalah TPPO hingga dugaan penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Kasus tindak pidana perdagangan orang itu gila-gila lo," kata dia.

Kasus-Kasus yang Sering Dialami PMI

Ia mencontohkan. Ada Warga Negara Indonesia (WNI) awalnya dikirim ke sejumlah negara sebagai PMI. Setibanya di negara tujuan, diperlakukan tidak manusiawi bahkan tidak digaji.

Kasus lainnya, ada juga WNI yang dikirim sebagai PMI. Namun faktanya disekap di atas kapal selama berbulan-bulan hingga tidak bisa berkomunikasi dengan anggota keluarganya.

"Ada juga di luar negeri yang disekap dan gajinya tidak dibayar hingga dihajar dan lain-lain," ujar dia.

Beragam kasus tersebut saat ini sedang ditangani oleh kementerian dan lembaga terkait agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Penanganan tersebut mulai dari tingkat desa misalnya bagaimana seseorang mendapatkan paspor, mekanisme memperoleh paspor hingga tujuannya mengajukan pembuatan paspor.

Langkah tersebut penting untuk dilakukan agar tidak ada lagi kasus TPPO atau penyelundupan PMI ke luar negeri. Kebijakan itu juga sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang diterbitkan kepala negara pada akhir 2021. Demikia dikutip dari Antara.