Mahfud MD Pastikan Nelayan Lokal di Natuna Tetap Diutamakan
Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Indonesia akan memperbanyak nelayan-nelayan dan kapal ikan di perairan Natuna, Riau. Dia menegaskan, dengan memperbanyak nelayan, bukan berarti nelayan asli Natuna tidak diperhatikan.
"Jangan sampai salah paham. Seakan-akan kita mau ngedrop nelayan dari luar Natuna ke sini. Kemudian nelayan Natunanya tidak diperhatikan. Justru prioritas diberikan pada nelayan setempat," kata Mahfud di Natuna, Rabu (15/1).
Dia menuturkan, semuanya akan dikoordinasikan dengan gubernur serta bupati setempat. Untuk teknisnya nanti Kementerian KKP yang mengkoordinir.
-
Siapa yang ngajak kolaborasi sama Kemenkeu? Ditambahkan Founder Jagoan Banyuwangi, Dias Satria, kolaborasi bersama Kemenkeu ini akan dimulai pada Jagoan Banyuwangi edisi ke-empat, yang akan dimulai bulan Juni 2024.
-
Bagaimana Kementerian ATR dan KKP akan berkolaborasi? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Bagaimana Sekretaris Kabinet mengoordinasikan komunikasi antara Presiden dan kementerian? Sekretaris Kabinet berperan sebagai penghubung utama antara Presiden dan berbagai kementerian atau lembaga pemerintah. Ia memastikan informasi terkait kebijakan dan instruksi Presiden disampaikan dengan jelas dan tepat waktu kepada para menteri dan pejabat terkait.
-
Kenapa Kapolri meminta ASDP untuk berkoordinasi dengan BMKG? Selain itu, pihaknya mengimbau kepada ASDP dan lintas sektoral terkait lainnya untuk aktif berkoordinasi dengan pihak BMKG agar mengantisipasi fenomena cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah.'Sehingga terhadap kontijensi plan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semua harus siap. Termasuk kesiapan dari peralatan untuk keselamatan penumpang selama di kapal,' ujar Sigit.
-
Siapa yang ikut membantu KKP dalam mendorong ekonomi nelayan? Bersama Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), KKP menggelar workshop PUG pada 30 Juli 2023 di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
"Nanti akan dikoordinasikan dengan gubernur, bupati, dan wali kota. Setelah pertemuan ini, mungkin secara agak lebih teknis nanti Kementerian KKP akan mengkoordinasikan secara lebih detail lagi dengan Pemda setempat," ungkap Mahfud.
Nelayan Pantura Belum Didaftarkan
Soal mobilisasi nelayan Pantura ke Nantuna, sebenarnya belum didaftarkan. Menurutnya, saat ini baru inventarisasi.
"Justru hari ini langkah-langkah itu dibicarakan. Di mana posisi nelayan-nelayan setempat, apa saja yang diperlukan di sini," katanya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud MD bertemu dengan para nelayan di Perkampungan Marunda, Kepu, Cilincing, Jakarta Utara,
Baca Selengkapnyakita harus libatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan agar regulasi kelautan kita ke depan berpihak pada nelayan," kata Ganjar
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Kaltim Akmal Malik memberi dukungan penuh agar kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaKemendagri mengapresiasi sembilan kepala daerah dan satu kepala perangkat daerah yang bisa melihat kebutuhan masyarakat pesisir.
Baca SelengkapnyaGanjar berjanji untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan untuk meningkatkan sektor perikanan dan laut.
Baca SelengkapnyaAndika M Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi) menegaskan komitmennya pada peningkatan kesejahteraan nelayan.
Baca SelengkapnyaMendagri menjelaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan.
Baca SelengkapnyaKepindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris
Baca SelengkapnyaPemkot Tarakan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo meluncurkan program penghapusan kredit macet bagi nelayan.
Baca SelengkapnyaAdapun tujuan digitalisasi data keanggotaan agar pemerintah memiliki basis data keanggotaan terkait jumlah nelayan yang ada di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaPenandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya