Mantan Anak Buah SYL Ngaku Cuma 'Ikut-ikutan' Urunan Pejabat di Kementan
Selain tidak terlibat langsung, mantan Dirjen Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta juga membantah ada grup WhatsApp untuk urunan tersebut.
Selain tidak terlibat langsung, mantan Dirjen Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta juga membantah ada grup WhatsApp untuk urunan tersebut.
Mantan Anak Buah SYL Ngaku Cuma 'Ikut-ikutan' Urunan Pejabat di Kementan
Mantan Dirjen Alat dan Mesin Kementerian Pertanian (Kementan), Muhammad Hatta bersikukuh tidak terlibat langsung dalam kesepakatan urunan terhadap semua pejabat Eselon I di Kementan. Hatta mengaku hanya ikut-ikutan saat ada arahan untuk melakukan urunan.
"Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah insidentil bukan kesepakatan antara pihak. Hulunya berasal dari perintah eselon I untuk melakukan pengumpulan, main idea dan master idea ada pada pimpinan saksi imam Mujahidin Fahmid dan eselon I, terdakwa M Hatta tidak terlibat dalam circle permufakatan tersebut," kata kuasa hukum Hatta dalam nota dupliknya yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (9/7).
Bantah Ada Grup WhatsApp
Selain tidak terlibat langsung, Hatta juga mengklarifikasi perihal adanya grup WhatsApp bernamakan 'saya ganti kalian'. Hal itu berdasarkan pernyataan yang sempat dilakukan oleh Jaksa KPK.
"Pada prinsipnya grup WhatsApp 'saya ganti kalian' tidak ada hubungannya dengan perbuatan pemaksaan, tidak ada hubungannya dengan pengumpulan uang, tidak ada hubungannya dengan perintah Imam Mujahidin Fahmid," jelas kuasa hukum.
Sebagaimana diketahui, Hatta dituntut pidana penjara selama 6 tahun oleh Jaksa KPK atas perkara gratifikasi dan pemerasan bersama-sama dengan SYL dan Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono.
'Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Hatta berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan," kata Jaksa saat membacakan tuntutannya, Jumat (28/6).
Jaksa meyakini Hatta bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dengan SYL dan Kasdi dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaiamana dakwaan alternatif pertama.
"Menjatuhkan pidana denda Rp250 juta dengan subsider pidana kurungan selama 3 bulan," kata Jaksa.
- Nestapa Petani di Bromo, Diperintah Rawat Tanaman Ternyata Ladang Ganja Berujung Bui
- Gempa Bumi 5,3 Magnitudo Guncang Padang Sidempuan
- Veddriq Leonardo, Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024 Dapat Tiket Pesawat Gratis Seumur Hidup
- Operasi Sikat Jaya, 341 Orang Terlibat Kasus Kriminal Dalan Kurun Waktu 15 Hari
- Cara Efektif Menemukan dan Menggunakan SPBU Layanan Mandiri
- Rahmat Baihaqi
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Jokowi Tak Mau Buru-Buru soal Pindah ke IKN "Pindahan Rumah Ruwetnya Saja Kayak Gitu"
merdeka.com 19 Sep 2024 -
VIDEO: Jokowi soal Pindah ke IKN "Semua Harus Dipersiapkan, Tinggal Bawa Baju"
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Respons Jokowi soal Seskab Definitif Pengganti Pramono Anung
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Jokowi: Pekerjaan akan Hilang 85 Juta di Tahun 2025, Muncul Otomasi & AI
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Jokowi Cerita Sempat Dibisiki 'Hati-hati Digulingkan' Saat Ingin Ambil Alih Freeport
merdeka.com 19 Sep 2024
