Marak Demo Omnibus Law, Ganjar Himpun Opini Publik untuk Sampaikan ke Presiden

Merdeka.com - Aksi demonstrasi menolak Omnibus Law terjadi di beberapa daerah termasuk Jawa Tengah. Para demonstran menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menyuarakan aspirasinya pada Rabu (11/3/2020).

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang sedang memimpin acara Musrenbangwil Kedungsepur tidak dapat menemui para demonstran. Meski demikian, Ganjar menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk menerima masukan serta kritikan masyarakat dan siap menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden.

"Saya menerima semua masukan lewat berbagai kanal. Demo boleh, tapi sebenarnya ini bisa dirembug dan dibicarakan dengan baik dengan cara duduk bersama," kata Ganjar saat ditemui usai memimpin Musrenbangwil Kedungsepur di Kota Lama Semarang.

Meskipun Omnibus Law adalah urusan pemerintah pusat, namun dirinya tidak mau hanya berpangku tangan. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dirinya berinisiatif membuka saluran masukan dari masyarakat.

"Ya memang ada yang mengatakan bahwa ini bukan urusan saya, tapi mereka kan demonya ke saya. Makanya saya usul, lebih baik kita duduk bersama. Nanti konsep, draf atau tulisan terkait masing-masing bisa disampaikan ke saya dan akan saya lanjutkan ke pusat, apakah ke Presiden, Kementerian Tenaga Kerja atau lainnya," terangnya.

Tidak setuju dengan Omnibus Law lanjut Ganjar boleh-boleh saja. Namun, ketidaksetujuan itu harus disampaikan dengan opini yang baik dan sesuai dengan argumentasi yang mendukung.

"Semua harus berawal dari membedah pasal-pasal Omnibus Law agar clear, mana yang ditolak, mana yang harus diperbaiki dan lainnya. Sebenarnya saya hanya butuh daftar isian masalahnya seperti apa," tegasnya.

Ganjar saat ini sudah menghubungi beberapa kelompok, baik buruh, pengusaha dan lainnya untuk berembug membedah Omnibus Law. Tujuannya agar jelas, masalah apa yang ada dan bagaimana solusinya.

Masing-masing stakeholders perekonomian Jateng telah ia minta membedah Omnibus Law. Ia minta untuk ditulis secara komprehensif pasal mana yang keberatan dan perbaikannya bagaimana. Setelah siap, Ganjar akan mengumpulkan semuanya untuk membahas bersama-sama. Hasilnya akan menjadi draf usulan Jateng kepada presiden.

"Kan nanti jelas, apa posisi draf Omnibus Law itu, apa posisi pengusaha dan apa posisi buruh. Mari kita bicarakan, agar kita punya inisiatif dari Jawa Tengah untuk disampaikan ke pusat. Nanti saya bantu sampaikan, saya kan wakil pemerintah pusat," tutupnya. (mdk/hhw)