Follow
Mendagri tak sepakat ada ditjen baru khusus tangani desa
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan tidak sepakat jika harus dibentuk direktorat jenderal (ditjen) baru yang khusus mengelola desa. Dia menilai hal ini sebagai pemborosan.
"Saya secara pribadi saya tidak setuju penambahan struktur, nambah pegawai, gedung baru, alat. Pemborosan lagi," ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (16/1).
Tjahjo mengaku belum memiliki pandangan terkait bagaimana mekanisme pengelolaan desa dijalankan setelah ada pembagian wewenang antara Kemendagri dengan Kementerian Desa. Dia berharap desa dikelola pemerintah melalui stuktur kelembagaan yang sudah ada.
-
Bagaimana Desa Sukojati mengelola keuangannya? 'Misalnya dalam pembayaran pajak, kami tidak selalu tepat waktu. Intinya dari sisi pengalokasian, belanja, hingga penatausahaannya kami selalu berusaha tepat waktu,' kata Untung.
-
Dimana Desa Devisa di Jatim? Jika digabungkan, desa devisa dan calon desa devisa baru di Jatim jumlahnya mencapai 138 desa devisa.
-
Bagaimana proses penentuan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran? Terkait jumlah kementerian, Dasco mengaku belum mengetahui pasti berapa jumlah penambahan Kementerian/Lembaga. Ia menyebut Prabowo masih menggodok jumlah nomenklatur.
-
Kenapa Desa Kemudo jadi Desa BRILian? Di tahun itu pula, BRI menetapkan Desa Kemudo sebagai Desa BRILian dan masuk kategori juara satu batch pertama.
-
Bagaimana Kemenkeu RI dibentuk? Bermula dari Departement of Financien Departemen ini dibentuk di masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan alasan keadaan ekonomi yang memprihatinkan kala itu.
-
Bagaimana Desa Kemudo kelola limbah? 'Kami mencoba melihat potensi yang ada di Desa Kemudo, yakni dengan adanya limbah kering dari industri,' kata Kepala Desa Kemudo, Hermawan Kristanto, kepada Merdeka.com baru-baru ini.
"Kan manajemennya kecil, efektif, dan efisien," kata dia.
Selanjutnya, Tjahjo mengatakan pihaknya telah menyampaikan hal ini kepada Presiden. Dia kemudian menyerahkan sepenuhnya keputusan soal desa kepada presiden dan akan menaatinya. "Harus itu," katanya.
Lebih lanjut, Tjahjo menerangkan terkait keberadaan isu dana desa yang diperebutkan oleh dua kementerian, hal itu sudah disampaikan ke presiden. Saat ini pihaknya tengah menunggu keputusan dari Istana.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca Selengkapnya
"Hal ini memang bukan yang pertama kali didengar. Apalagi ada datanya," imbuh Hasto.
Baca Selengkapnya
Tito sempat mengatakan bahwa akan mengonsultasikan desain besar penataan daerah (desartada) kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Gerindra mengakui sejauh ini isu-isu tentang kabinet Prabowo-Gibran masih sebatas aspirasi.
Baca Selengkapnya
Pemanggilan kepala desa seluruh Karanganyar oleh Polda Jateng itu dilakukan pada 29 November 2023. Total, ada 176 kepala desa
Baca Selengkapnya
Taryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.
Baca Selengkapnya
Hendi dan Gus Yasin beradu gagasan mengenai korupsi terkait Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) agar kinerja tetap koheren dengan susunan kementerian baru.
Baca Selengkapnya
Hasto menyebut desa menjadi benteng dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Baca Selengkapnya
PDIP menduga revisi UU Desa dijadikan alat tukar terhadap dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Bahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Deklarasi dukungan itu disebut-sebut terjadi saat acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11).
Baca Selengkapnya